Breaking News:

Pemerintah Daerah Diperbolehkan Melakukan Berbagai Inovasi

Bupati Aceh Barat, H Ramli MS mengikuti webinar sosialisasi pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021

Editor: bakri
DOK KOMINSA
Bupati Aceh Barat, H Ramli MS mengikuti webinar sosialisasi pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 secara virtual di ruang rapat Bupati Aceh Barat, Rabu (4/8/2021). 

MEULABOH - Bupati Aceh Barat, H Ramli MS mengikuti webinar sosialisasi pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021, bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Bupati Aceh Barat, Rabu (4/8/2021).

Webinar ini juga diikuti oleh Kepala Bappeda Aceh Barat, Kabag organisasi Setdakab, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta para peserta webinar lainnya. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan, kegiatan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Kemendagri guna memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, dengan adanya inovasi diharapkan bisa mengatasi segala permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah ujarnya.

Kemudian Agus fatoni juga mengatakan, pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan berbagai inovasi dalam mengelola pemerintahannya, namun inovasi tersebut harus dilaporkan ke pusat secara elektronik agar bisa diketahui progress dan perkembangan penerapan inovasi di daerah.

“Tidak akan ada ancaman pidana bagi kepala daerah apabila target inovasi tersebut tidak mencapai target, asalkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelasnya. Ia menambahkan, pengukuran indeks inovasi daerah ini melalui beberapa tahapan antara lain tahap penjaringan sosialisasi, pengukuran indeks, presentasi oleh kepala daerah, serta validasi lapangan, lalu baru ditentukan pemenang Innovative Government Award (IGA).

Inovasi bukanlah tujuan akhir, namun inovasi merupakan metode untuk mengubah pola pikir agar lebih inovatif dalam rangka menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan. “Dengan inovasi akan membentuk budaya kerja yang berkualitas, efektif dan efisien,” kata dia.

Lebih lanjut, Agus Fatoni menyampaikan, ada 6 area inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu inovasi administrasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, serta inovasi sosial.

Selain itu, strategi untuk membudayakan inovasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan pola pemecahan masalah, kebijakan KDH, evaluasi komitmen kinerja inovatif secara komprehensif, membangun koordinasi dan komunikasi, marketing dan branding inovasi daerah, komitmen untuk berinovasi, manajemen inovasi, sustainable inovasi, innovation hub, serta indikator kinerja utama.

Dengan adanya penilaian indeks inovasi daerah ini diharapkan budaya inovasi bisa terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kinerja di berbagai lini pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik secara prima.(c45)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved