Breaking News:

Banggar DPRA Gebrak Meja, Saat Bahas Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020

Rapat terakhir pembahasan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh

Editor: bakri
HUMAS DPRA
Pimpinan dan anggota Banggar DPRA mengikuti rapat bersama TAPA di ruang serba guna DPRA, Senin (26/7/2021). 

BANDA ACEH - Rapat terakhir pembahasan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) berlangsung panas, Rabu (4/8/2021) malam.

Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin yang juga pimpinan Banggar bahkan sampai menggebrak meja karena mengaku kecewa dengan penjelasan Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh, Taqwallah terkait realisasi penggunaan anggaran.

"Begitu banyak kita dapatkan temuan dalam realisasi APBA 2020, tapi ia (Sekda) hanya menjawab dengan kata 'maaf' ketika kita pertanyakan soal temuan tersebut," kata Safaruddin yang menghubungi Serambi, Kamis (5/8/2021).

Karena jawaban Taqwallah tersebutlah, sambung Safaruddin, yang kemudian menyulutkan emosinya sampai menggebrak meja. Menurut dia, jawaban Ketua TAPA tidak menjawab berbagai persoalan yang muncul. "Makanya saya gebrak meja saat memimpin rapat, betapa sederhananya Pak Sekda memahami konteks itu. Itu yang membuat kita kecewa dengan sikap beliau," ujar politikus muda Partai Gerindra ini.

Padahal, jelas Safaruddin, jauh sebelumnya tim Banggar sudah melakukan koordinasi dengan SKPA terkait penggunaan anggaran tahun 2020, termasuk dana yang direfocusing yang Pergub penjabarannya sampai empat kali. 

"Itu banyak temuan, kita kejar jawaban-jawaban yang pasti. Karena kita juga mempunyai pertimbangan dalam merumuskan pandangan kita di Banggar terhadap realisasi APBA 2020," jelas Safaruddin.

"Tapi Sekda hanya menjawab 'ya kami memahami dalam konteks itu dan kami hanya bisa menjawab maaf'. Begitu sederhananya jawaban Sekda ketika orang sudah ngumpulin banyak pertanyaan untuk mendapatkan jawaban konkrit dari TAPA," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian juga menyatakan hal yang sama. Menurut Hendra, TAPA mestinya punya political will untuk membahas Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020 yang anggarannya telah digunakan oleh Pemerintah Aceh.

Dalam penjelasannya, Sekda Aceh Taqwallah yang didampingi Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek menjelaskan berbagai hal yang menyangkut dana refocusing tahun 2020.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kontak Intra Advokasi (YLBH Kontra) Aceh meminta aparat penegak hukum turut mengawasi realisasi penggunaan anggaran Aceh. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif YLBH Kontra Aceh, Deri Sudarma SH kepada Serambi, kemarin.

"DPRA dan penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan) harus benar-benar mengawasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBA sesuai dengan tupoksinya masing masing dari mulai proses sampai pelaksanaannya selesai," kata Deri.

Pentingnya pengawasan tersebut dilakukan, sambung Deri, mengingat lemahnya realisasi APBA 2021. Selain itu, pengawasan itu juga berfungsi meminimalisir dugaan monopoli proyek yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang menyebabkan proses kegiatan tidak berjalan secara profesional.

"Besar harapan kita selaku masyarakat agar program-program yang sudah direncanakan bisa dikelola dengan baik, sehingga memberi dampak langsung ke masyarakat dan jauh dari preseden buruk yang berkembang seperti praktik mafia proyek, dan lain lain," tambahnya.

Di sisi lain, DPRA juga diminta untuk mampu membuktikan ke publik terkait fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Aceh, sehingga eksekutif tidak ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.(mas)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved