Breaking News:

Aceh Masih Berhak Terima Dana Otsus

Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA menilai Provinsi Aceh tetap berhak

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/Handover
Prof. Dr. Ahmad Human Hamid, MA 

BANDA ACEH - Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA menilai Provinsi Aceh tetap berhak menerima transfer dana otonomi khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat setelah tahun 2027. Akan tetapi dibutuh perjuangan politik untuk meraihnya.

"Dana mengikuti kewenangan. Otonomi khusus punya kewenangan lebih dibanding otonomi (biasa). Sepanjang ada tambahan kewenangan, Aceh berhak menerima dana tambahan. Formula tambahan mungkin berubah," katanya saat dihubungi Serambi, Sabtu (7/8/2021).

Pernyataan Humam Hamid tersebut menjawab kegusaran masyarakat Aceh terkait nasib dana otsus Aceh ke depan. Sebab hingga saat ini belum tampak ada langkah-langkah strategis dari Pemerintah Aceh dalam memperjuang dana otsus ke depan setelah tahun 2027.

Untuk diketahui, otonomi khusus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menindaklanjuti MoU Helsinki 2005 sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Sejak 2008 hingga 2021, Provinsi Aceh sudah menerima dana otsus sebesar Rp 88,2 triliun. Mulai tahun 2023, penerimaan dana otsus turun dari 2% menjadi 1% dari DAU Nasional hingga berakhir tahun 2027.

Humam Hamid menjelaskan diperlukan landasan hukum untuk pemberian dana ke sebuah daerah yang belum diatur dalam undang-undang yang berlaku umum (Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah). Untuk Aceh di atur dalam UUPA tahun 2006. "Selama Aceh dalam NKRI dan berstatus otsus, selama itu pula dana otsus wajib ada. UUPA membatasi waktu hanya strategi politik sesaat saja," ujarnya.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga juga mengaku pemerintah pusat tetap akan memperpanjang pemberian dana transfer otsus untuk Provinsi Aceh, seperti yang dilakukan untuk Papua.

"Dana otsus Aceh itu pasti diperpanjang, sama dengan papua yang kemarin juga sudah diperpanjang," kata Andi. "Hanya saja perlu catatan jika diperpanjang, seperti apa pemanfaatan uangnya? Jangan sampai seperti selama ini, uangnya habis tapi betuknya tidak terlihat signifikan, terlalu banyak menguap tidak berguna," tambahnya.

Menurut Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA, menjelang berakhir alokasi dana otsus Aceh tahun 2027, sudah harus ada usulan dari Pemerintahan Aceh terkait perubahan terhadap UUPA tersebut, salah satunya tentang pasal yang mengatur dana otsus.

"Saya belum mendengar upaya Pemerintah Aceh ke arah itu, tetapi saya berkeyakinan banyak pihak termasuk Pemerintah Aceh telah mulai berpikir ke masalah ini," ungkapnya.

Yang diperlukan Aceh saat ini, tambah dia, adalah upaya bersama semua elite, sehingga terkonsolidasi dan kehendak rakyat Aceh dapat dimasukkan dalam undang-undang tersebut. "Perlu inisiatif pimpinan parpol (nasional dan lokal) untuk mulai diskusikan secara matang. Kita butuh masukan dari banyak pihak. Personil di eksekutif dan legislatif umumnya adalah kader parpol. Jadi yang bergerak adalah elemen hulunya," saran Humam Hamid.

"Kita butuh dialog yang luas mencakup berbagai elemen masyarakat, termasuk kampus seluruh Aceh. Untuk sementara Pemerintah Aceh mendukung pendanaannya," ujarnya lagi.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved