Breaking News:

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Kemendagri Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 mencapai 76,09 persen.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
Foto kiriman warga
Webinar "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi” 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu).

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Syarmadani menjelaskan, Pemilu merupakan prosedur untuk memenuhi kedaulatan rakyat. Sebab, Pemilu akan menghasilkan wakil-wakil rakyat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam mengurus kepentingan rakyat.

“Harapannya dalam posisi ini kita harapkan semua rakyat Indonesia, yang sudah mempunyai hak pilih bisa ikut hadir tanpa terkurangi haknya, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan melalui Pemilu,” ujarnya saat memberi sambutan pada webinar dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi” yang digelar Ditjen Pol & PUM, Kamis (12/8/2021).

Syarmadani menyebutkan angka Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019, yakni sebesar 81,93 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 mencapai 76,09 persen.

Dengan capaian tersebut, dirinya meminta agar semua pihak tidak berpuas diri. Pasalnya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari para pemilih, misalnya bagaimana membuat para pemilih berpartisipasi dengan kesadaran dan pemahaman secara benar. Selain itu, masih perlu pula dibangun kedewasaan politik para pemilih, termasuk para pemilih pemula.

“Nah, dalam posisi ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi kita untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka, tidak hanya sekadar pendekatan-pendekatan yang sifatnya prosedural,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Syarmadani, pendekatan dilakukan dengan cara-cara yang tidak konstrukstif. Sebab ini bakal membuat partisipasi yang diberikan tidak berdasarkan atas pemahaman kedaulatan rakyat secara benar.

Baca juga: Kemendagri Berharap Pemerintah Daerah Tangani Pengaduan Masyarakat dengan Baik

Baca juga: Curhat Dirinya Kuras Isi Rekening untuk Biayai RANS Cilegon FC, Raffi Ahmad: Pusing Juga Saya

Baca juga: Mantan Bupati Aceh Timur Alauddin AE Meninggal Dunia, Sosok Disiplin dan Tegas Lulusan Akmil

Di lain sisi, dirinya juga meminta agar para peserta yang terlibat dalam diskusi tersebut dapat mendukung peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi pada rasa tanggung jawabnya dalam menggunakan hak pilih.

Dalam kegiatan tersebut Ditjen Pol & PUM menghadirkan tiga narasumber, yakni Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, dan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved