Breaking News:

Jurnalisme Warga

Kepemimpinan Perempuan Aceh; Sebuah Tinjauan Historis

Hal ini terjadi karena kuatnya budaya patriarkhi, hadiranya sejumlah tafsiran dalil agama yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin

Editor: bakri
Kepemimpinan Perempuan Aceh; Sebuah Tinjauan Historis
FOR SERAMBINEWS.COM
OLEH CHAEROL RIEZAL, kandidat doktor Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta dan penulis skripsi Perkembangan Surat Kabar Serambi Indonesia (1989- 2015) FKIP USK, melaporkan dari Batoh, Banda Aceh

OLEH CHAEROL RIEZAL, kandidat doktor Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta dan penulis skripsi Perkembangan Surat Kabar Serambi Indonesia (1989- 2015) FKIP USK, melaporkan dari Batoh, Banda Aceh

NARASI tentang identitas kepemimpinan perempuan Aceh dalam literatur sejarah, tidak dapat dikatakan telah cukup memadai. Hal ini terjadi karena kuatnya budaya patriarkhi, hadiranya sejumlah tafsiran dalil agama yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin, dan kurangnya perhatian sejarawan. Akibatnya, peranan perempuan dalam historiografi Indonesia terkesan dikesampingkan, sedangkan laki-laki sangat mendominasi. Minimnya kehadiran perempuan dalam historiografi, pernah dikemukakan oleh beberapa sejarawan Indonesia. Satu di antaranya Asvi Warman Adam yang sempat melayangkan keberatannya terhadap dominasi laki-laki dalam penulisan sejarah dan kurang memberikan ruang kepada perempuan.

Keberatan yang sama juga disampaikan oleh Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob (2019) lewat bukunya Perempuan dalam Historiografi (Dominasi dan Eksistensi). Menurutnya, arus utama historiografi Indonesia cenderung memperlihatkan eksistensi laki-laki yang sangat superior, sedangkan perempuan lebih inferior. Keberatan tersebut sepenuhnya dapat diterima, mengingat pembahasan tentang laki-laki tanpa mengikutsertakan perempuan dalam panggung sejarah merupakan suatu tindakan yang tidak adil.Itulah sebabnya mengapa peranan perempuan dalam historiografi terkesan kurang mendapat perhatian dari sejarawan.

Mengutip pendapat Bambang Purwanto (2006), permasalahan itu terjadi akibat kegagalan historiografisentris, karena ketika para sejarawan Indonesia melaksanakan Seminar Sejarah Nasional tahun 1957 di Yogyakarta, dianggap telah gagal mengangkat banyak orang, termasuk perempuan, dalam menghadirkan sejumlah tema sejarah secara maksimal dalam penulisan sejarah Indonesia. Namun demikian, Kuntowijoyo (2003) mengemukakan pendapatnya bahwa tema penulisan sejarah perempuan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20, dan baru mendapatkan tempat pada awal abad ini. Sebelumnya, penulisan sejarah perempuan ini dikategorikan pada penulisan sejarah sosial. Tujuannya adalah untuk mengangkat perempuan Indonesia sebagai tokoh utama dalam penulisan sejarah yang selama ini terkesan termarginalkan, karena sejarah cenderung diklaim milik laki-laki dan penguasa.

Mengingat sifatnya yang baru inilah, maka perempuan masih diletakkan pada narasi yang kecil dalam historiografi Indonesia dan buku teks sejarah. Kendatipun representasi perempuan dalam historiografi Indonesia belum cukup strategis, tapi pekerjaan ilmiah yang telah dilakoni oleh sejarawan patut diapresiasi, khususnya dalam menyajikan laporan penelitian tentang sejarah kepemimpinan perempuan Aceh. Sekalipun hasil temuan itu perlu dikritik dan ditafsir kembali, tapi narasi identitas kepemimpinan perempuan Aceh telah berhasil dibangun pada fondasi awal. Karena itulah, perlu diuraikan secara singkat beberapa literatur sejarah yang membahas kepemimpinan perempuan Aceh.

Nuruddin Ar-Raniry, misalnya, menjelaskan tentang kepemimpinan Sultanah Aceh dalam kitabnya Bustanus Salatin. Ar-Raniry mencatat tentang Taj’al Alam yaitu merujuk pada gelar yang dianugerahkan kepada Safiatuddin. Gelar itu diberikan tak lama setelah putri Sultan Iskandar Muda itu diangkat sebagai Sultanah Aceh Darussalam menggantikan suaminya, Sultan Iskandar Tsani. Ar-Raniry juga menggambarkan sosok Sultanah Safiatuddin sebagai perempuan yang berkarakter baik, takut kepada Allah, taat akan perintah agama, dan memiliki segudang ilmu pengetahuan. Maka tidak mengherankan, Kerajaan Aceh Darussalam era Sultanah Safiatuddin lebih memfokuskanpada bidang agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Setelah Ar-Raniry, ada Abdurrauf As-Singkily yang menerangkan kepemimpinan perempuan.

Meski Abdurrauf tidak secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Sultanah Aceh, tapi pemikirannya yang ditulis dalam kitab Mir’atul Thullabmenegaskan bahwa perempuan dapat diangkat sebagai hakim. Lebih dari itu, Abdurrauf yang menerima ajakan dari Safiatuddin untuk bergabung dalam Kerajaan Aceh sebagai mufti, sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Abdurrauf memang berada di pihak perempuan. Apa yang disampaikan oleh Ar-Raniry dan Abdurrauf, kemudian diperkuat dengan hasil temuan William Marsden melalui bukunya The History of Sumatra (1975). Marsden mengatakan Kerajaan Aceh pada abad ke- 17 berada di bawah kendali perempuan. Marsden juga menegaskan bahwa kehadiran perempuan Aceh dalam lingkup kekuasaan tidak terjadi pada masa itu saja, melainkan sudah berlangsung jauh sebelum itu.

Puncak eksistensinya terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda dan para sultanah. Pada masa itulah perempuan Aceh sering terlibat dalam lingkaran kekuasaan, seperti menjadi pengawal kerajaan dan ajudan pribadi. Bahkan Keumalahayati diangkat sebagai laksamana yang memimpin ribuan pasukan Inoeng Balee. Dengan demikian, tradisi keterlibatan perempuan dalam berbagai otoritas di Aceh sudah berlangsung sejak lama.

Artinya, konsep gender di Aceh tidak lagi sebatas cita-cita, melainkan sudah tahap implementasi. Selain Ar-Raniry, Abdurrauf, dan Marsden, ada Anthony Reid yang memeriksa identitas kepemimpinan perempuan Aceh. Dari beberapa hasil penelitian Reid, diketahui bahwa keberadaan perempuan Aceh pada abad 16-17 memungkinkan mereka untuk bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Maka tidaklah mengejutkan, dalam kurun waktu 1641-1699 Aceh dipimpin oleh perempuan yang bergelar sultanah secara bergantian.

Mereka yang memerintah Aceh Darussalam dalam rentang waktu tersebut, adalah Sultanah Safiatuddin, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Sultanah Inayat- Syah, dan Sultanah Kamalat- Syah. Temuan itu kemudian diulang kembali oleh Ali Hasjmy, Rusdi Sufi, Solikhin Salam, dan Pocut Haslinda Syahrul melalui buku mereka. Namun, perlu diketahui bahwa jauh sebelum empat sultanah Aceh Darussalam itu memimpin, Sultanah Nahrasiyah sudah terlebih dahulu tampil sebagai penguasa yang mengendalikan Kerajaan Samudera Pasai.

Oleh karena itu, Kerajaan Sumudera Pasai menjadi aktor utama dalam menghadirkan kepemimpinan perempuan pertama di Aceh, sehingga suksesinya terus berlanjut dalam Kerajaan Aceh Darussalam, dan itu belum termasuk munculnya perempuan Aceh sebagai pemimpin pasukan ketika melawan kolonialisme Belanda. Baik Ar-Raniry, Abdurrauf, Marsden, maupun Reid, tentu saja tidak sendirian dalam mengidentifikasi identitas kepemimpinan perempuan Aceh. Setelahnya, ada Denys Lombard, Snouck Hurgronje, J.A. Siapno, Ibrahim Alfian, Muhammad Said, Hadi Amirul, dan sejumlah peneliti lainnya yang menelaah kepemimpinan perempuan Aceh. Sayangnya, beberapa narasi sejarah yang dibangun itu tidak cukup kuat untuk mendukung jalannya kepemimpinan perempuan Aceh.

Bahkan, ada beberapa narasi yang sengaja dibangun untuk mendiskreditkan kepemimpinan perempuan Aceh, seperti datangnya fatwa dari Makkah yang mengharamkan perempuan diangkat sebagai pemimpin, serta Sultanah Aceh yang digambarkan sebagai lambang saja karena dikendalikan oleh orangorang kaya. Padahal, narasi itu sama sekali tidak dibangun berdasarkan fakta sejarah. Diskursus tentang kepemimpinan perempuan Aceh memang selalu menarik untuk dibahas, kendatipun narasi yang dibangun kerap mengundang kontroversi. Membaca ulang identitas kepemimpinan perempuan Aceh melalui literatur sejarah, tentu saja akan membuat kita berdecak kagum terhadap sejarah perempuan Aceh.

Betapa tidak, Aceh yang selama ini dianggap oleh dunia luar sebagai daerah yang membatasi hak-hak perempuan, ternyata berdasarkan catatan sejarah pernah mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Melihat kepemimpinan Aceh hari ini, pertanyaan menariknya adalah: Apa yang menyebabkan kepemimpinan perempuan Aceh seperti mati suri, antara hidup dan mati? Bahkan sepanjang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, mengapa perempuan Aceh belum pernah mencatatkan namanya dalam menduduki jabatan tersebut?

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved