Dana Parpol di Pidie belum Cair

SIGLI - Pemkab Pidie memplotkan dana untuk partai politik (parpol) sebesar Rp 943,7 juta. Saat ini, dana bantuan untuk sembilan belum cair menyusul masih dilakukan verifikasi berkas proposal.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pidie, Drs Tgk Mukhtar Ahmad kepada Serambi, Jumat (13/8/2021), mengatakan, dana hibah untuk parpol itu bersumber dari APBK 2021 yang tidak terkena refocusing saat pembahasan anggaran di dewan. Besaran dana yang dijatahkan untuk sembilan parpol yang memiliki kursi di DPRK Pidie sebesar Rp 943.729.300. 

Ia merincikan, untuk Partai Aceh (PA) Rp 220.220.020, Golkar Rp 136.941.335, Gerindra Rp 130.911.100, Demokrat Rp 113.236.615, dan PDA Rp 102.860.845. Berikutnya, PNA Rp 79.849.825, Partai Amanat Rakyat (PAN) Rp 73.636.255, NasDem Rp 58.662.245, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 27.411.060. "Pemkab membantu setiap satu suara parpol Rp 4.950. Angka bantuan setiap suara tentu berbeda dibantu oleh pemerintah di daerah," sebutnya.

Ia menjelaskan, secara aturan penggunaan dana parpol 70 persen untuk pengkaderan, dan 30 persen untuk biaya operasional kantor sekretariat parpol. Penggunaannya lebih besar untuk pengkaderan supaya masyarakat lebih pandai dalam pemahaman partai politik. Makanya, kata Tgk Mukhtar, dana parpol itu tidak dibolehkan dialirkan untuk operasional kantor partai lebih besar. "Jika banyak dana parpol digunakan untuk operasional kantor, maka itu salah," jelasnya.

Dikatakan, saat ini proposal sembilan parpol sudah dimasukkan melalui Bupati Pidie sejak Mei 2021. Selanjutnya, bupati mendisposisikan proposal itu ke Kesbangpol Pidie, guna dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas di dalam proposal yang telah diajukan itu. Jika ada berkas yang belum lengkap, jelasnya, maka dikembalikan ke parpol untuk dilengkapi.

Menurutnya, jika berkas sudah lengkap setelah dilakukan verifikasi, maka Kesbangpol Pidie akan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang akan diserahkan pertengahan September 2021. Berdasarkan petunjuk BPK untuk dilakukan pencairan, maka akan dilakukan koordinasi dengan bupati dan sekda.

" Rencananya pencairan perdana dilakukan Pak Bupati. Dana hibah parpol itu akan dikirimkan melalui rekening parpol masing-masing. Besaran dana parpol tahun 2021 sama dengan pengalokasian pada tahun 2020. Pengalokasian dana itu sesuai dengan kemampuan daerah," sebutnya.

Di sisi lain, kata Tgk Mukhtar, untuk dana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Pidie diplotkan Rp 914 juta. Saat ini, dana tersebut sudah terealisasi sebesar Rp 306.819.240. Dana itu diplotkan untuk membayar honorarium, dan operasional BRA. Seperti membayar listrik, makan, minum dan keperluan lainnya. "Dana itu cukup untuk sepuluh bulan, tapi dalam APBK-P 2021 akan ditambah sehingga menjadi 12 bulan," jelasnya.

Anggota DPRK Pidie, Tgk Muhammad Nur SHi kepada Serambi, Jumat (13/8/2021) mengungkapkan, Kesbangpol Pidie harus mempercepat pencairan dana parpol, mengingat berkasnya sudah dikirim pada Mei 2021. Artinya, proposal sudah mengendap di sana dua bulan lebih. "Kita heran kok verifikasi proposal itu lama sejali. Sisa tahun 2021 empat bulan lagi," jelasnya.

Menurutnya, terkesan Kesbangpol Pidie lambat bekerja dalam melakukan verifikasi berkas yang telah diajukan sembilan parpol di Pidie. Seharusnya, Juli 2021 dana parpol sudah masuk ke rekening masing-masing parpol.(naz)