Kamis, 9 April 2026

Realisasi Investasi Aceh Triwulan II Rp 6,4 Triliun 

Realisasi investasi Aceh pada triwulan II (April -Juni) 2021 sudah mencapai Rp 6,489 trilliiun atau 97,58 persen dari target yaitu Rp 6,650 trilliun

Editor: bakri
DPMPTSP Aceh
Kepala DPMPTSP Aceh, Martunis dan Kabid Pengawas Investasi, Joni, sedang berikan penjelasan realisasi investasi di Aceh triwulan di Aula Kantor DPMPTSP Aceh kepada wartawan, SKPA serta intansi vertikal, Jumat (13/8/2021) 

BANDA ACEH - Realisasi investasi Aceh pada triwulan II (April -Juni) 2021 sudah mencapai Rp 6,489 trilliiun  atau 97,58 persen dari target yaitu Rp 6,650 trilliun. Realisasi investasi itu lebih didominasi oleh investasi  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu senilai Rp 5,271 trilliun (81,23 persen), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) baru 18,77 persen atau sebesar Rp 1,218 trilliun.

Informasi itu disampaikan Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, Joni, dalam jumpa pers terkait  Investasi Aceh Triwulan II 2021, di aula kantor tersebut, Jumat (13/8/2021). Turut hadir Kepala DPMPTSP, Martunis, serta perwakilan sejumlah mitra kerja seperti BPS, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, OJK, BI, Biro Ekonomi, dan SKPA.

Joni menjelaskan, realisasi investasi PMDN itu bersumber dari 1.919 paket proyek yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sumbangan terbesar berasal dari Lhokseumawe yang mencapai Rp 2,472 trilliun dengan jumlah proyek 140 paket. Kemudian, disusul Aceh Besar senilai Rp 1,055 trilliun dengan 512 paket proyek, Aceh Tengah senilai Rp 430,865 miliar dengan 20 paket proyek.

Sementara realisasi investasi PMA triwulan dua tahun ini, sambung Joni, sumbangan terbesar dari Nagan Raya senilai 44,3 juta dolar AS dengan 6 paket proyek. Kemudian, Aceh Singkil 20,2 juta dolar AS dengan 3 paket proyek, dan Aceh Tenggara sebesar 11,7 juta dolar AS dengan 2 paket proyek.

Untuk sektor usahanya, menurut Joni, investasi PMDN masih tetap didominasi dari bidang listrik, gas, dan air senilai Rp 3,220 trilliun. Kemudian, konstruksi senilai Rp 853,8 miliar, makanan Rp 261,5 miliar, jasa lain Rp 202,9 miliar, serta bidang industri kimia dan farmasi senilai Rp 198,7 miliar. Untuk investasi PMA, katanya, bidang usaha listrik, gas dan air, juga masih menjadi penyumbang terbesar yaitu 56,8 juta dolar AS. Disusul, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan senilai 18,9 juta dolar AS, usaha transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp 3,266 juta dolar AS, industri makanan senilai 3,1 juta dolar AS, serta bidang pertambangan 544.699 dolar AS.

Adapun lima negara yang realisasi investasinya di Aceh cukup besar pada triwulan II tahun ini adalah Hongkong, Cina senilai 43,677 juta dolar AS, Malaysia 34,581 juta dolar AS, Belgia 2,122 juta dolar AS, Korea Selatan 1,148 juta dolar AS, dan Singapura senilai 832.436 dolar AS. Untuk sebaran tenaga kerja dari realisasi investasi PMDN, tambah Joni, terbanyak di Aceh Besar--salah satu paket proyeknya adalah pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh yaitu 1.134 orang. Kemudian Aceh Barat 584 orang, dan Banda Aceh 328 orang.

Realisasi investasi Aceh triwulan II tahun ini senilai Rp 6,489 trilliun, sebut Joni, meningkat 30,98 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu yang jumlahnya Rp 4,954 triliun. “Hal ini menggambarkan bahwa meski dalam kondisi pandemi Covid-19, minat investor untuk berinvestasi di Aceh masih tinggi,” ujar Joni.

Sementara itu, Kepala DPMTSP Aceh, Martunis, optimis target investasi Aceh tahun 2021 senilai Rp 6,650 trilliun akan tercapai dan bahkan terlampui. Alasannya, baru sampai akhir Juni saja sudah terealisasi Rp 6,489 trilliun. Sementara untuk investasi yang masuk mulai Juli dan seterusnya, pihak penaman modal belum menyampaikan laporan ke DPMPTSP Aceh. “Kalau laporan itu masuk ke kami, nilainya akan bertambah besar lagi,” ujar Martunis.

Meski realisasi investasinya lumayan bagus, sambungnya, namun kendala di lapangan masih tetap ada. Seperti lambatnya proses pelaksanaan PPA dan DPT dari PLN untuk investasi kelistrikan, izin masuk investor asing selama pendemi masih dibatasi, limit sewa lahan di PPS Kutaradja Lampulo masih singkat. Selain itu, perubahan sistem pemrosesan perizinan di tingkat pusat seperti Izin Prinsip, OSS 1.0, OSS 1.1, dan OSS BRA, juga mempengaruhgi percepatan realisasi investasi di daerah. “Pengawasan yang belum terpadu, juga kita khawatirkan dapat menggangu iklim investasi,” katanya.

Martunis mengatakan, Aceh masih memiliki potensi investasi yang besar untuk PMDN dan PMA. Untuk PMDN, salah satunya adalah masih ada dua ruas jalan tol yang belum terlaksana yaitu Langsa-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Pidie. Sementara untuk ruas Langsa-Binjai, Sumatera Utara, sudah masuk tahan proses pembebasan lahan. Sedangkan ruas Sigli-Banda Aceh, seksi II dan IV sudah beroperasi, seksi VI, V, dan II akan beroperasi akhir Desember mendatang, serta seksi I akan beroperasi pada Oktober tahun depan.

Untuk PMA, Salah satu investasinya dalah royek PLTU III dan IV di Nagan Raya yang kini sudah mulai kegiatan konstruksi. Martunis juga menjelaskan beberapa rencana kegiatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dan PPS Lampulo. Sedangkan di Kawasan Industri Ladong, sampai kini belum ada realisasi investasinya.

Di KEK Arun, banyak investor yang sedang mengurus perizinan dan pendanaan. Seperti PT PIM yang mulai membangun pabrik pupuk NPK. PT PLN (persero) sudah membangun PLTGM untuk tahap I sebesar 100 MW dan tahap II 200 MW. Perusahaan lain seperti PT Pertamina dan PT Pelindo, sedang melakukan konsolidasi internal untuk melakukan kegiatan investasi di KEK Arun. “Kapan bisa direalisasikan, kita tunggu saja,” tutup Martunis. (her)  

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved