Breaking News:

Gubernur Sampaikan Jawaban Terhadap Rekomendasi Dewan

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, menyampaikan jawaban atas pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait Rancangan Qanun Aceh

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Banggar DPRA terhadap Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020, Kamis (19/8/2021). 

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, menyampaikan jawaban atas pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020. Jawaban itu disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Kamis (19/8/2021) malam.

Pada kesempatan itu, Gubernur menjawab berbagai pendapat, pertanyaan, dan rekomendasi Banggar DPRA yang meliputi berbagai hal dalam penggunaan APBA 2020. Mulai dari realisasi belanja, perubahan penjabaran, refocusing, tindak lanjut laporan BPK, SILPA, hingga alasan dan jawaban terkait pengadaan mobil dinas dan revitalisasi kantor Sekretariat Daerah Aceh.

Gubernur menjelaskan, perubahan penjabaran APBA 2020 dilakukan karena mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pemenuhan kekurangan penganggaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2020. "Pertimbangan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan anggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRA serta penyesuaian rekening belanja pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Museum serta Taman Seni dan Budaya Aceh," kata Nova.

Gubernur juga menjawab tentang persoalan berkurangnya transfer dana otonomi khusus (otsus) dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Nova, dalam rangka mengantisipasi berkurangnya dana otsus Aceh, pihaknya melakukan sejumlah strategi dengan mengoptimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Diantara strategi tersebut, sebutnya, adalah dengan cara memperbaiki atau melengkapi peraturan administrasi perpajakan Aceh secara progresif dan transparan. Kemudian, menambah fasilitas layanan pembayaran Pajak Aceh berbasis pembayaran online bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Nasional (perbankan) dan finansial teknologi (fintek) seperti Link Aja dan Tokopedia, serta menambah unit pelayanan pembayaran pajak secara mobile melalui Samsat Keliling.

"Kami juga mengintensifkan penagihan Pajak Aceh serta kebijakan pemutihan biaya mutasi kendaraan antar provinsi dari Non BL ke BL secara proposional, " ungkap Nova. "Berikutnya adalah melakukan identifikasi potensi baru objek retribusi daerah untuk ditetapkan sebagai objek retribusi baru," lanjutnya.

Gubernur Nova juga menjawab terkait pertanyaan Banggar DPRA terkait persoalan selisih antara target dan realisasi belanja pada APBA 2020. Ia menjelaskan, salah satu sebabnya adalah karena tidak ada pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 PNS,  serta tak terlaksananya belanja perjalanan dinas dan bimtek/pelatihan. "Awalnya diprediksi kegiatan dimaksud akan terlaksana pada kuartal akhir tahun anggaran 2020," kata Nova.

Selanjutnya, kata Gubernur, karena  belanja tidak terduga (BTT) hanya terealisasi sebesar 36,03 persen yang disebabkan oleh tak teralisasinya belanja bantuan sosial. "Kemudian karena belum disalurkannya belanja dana bagi hasil ke kabupaten/kota," sebut dia.  “Kami juga tidak dapat melaksanakan pembangunan rumah duafa karena belum selesainya perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal,” tandasnya.

Berikutnya, alasan selisih target dan realisasi APBA 2020 adalah karena adanya kendala realisasi belanja. Dimana proses tender terlambat akibat terbitnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 yakni perubahan terkait nilai kegiatan/tender yang tidak dapat diikuti oleh UMKM yang semula Rp 2,5 miliar menjadi Rp 15 miliar, perubahan standar dokumen tender, rancangan kontrak, serta tatacara evaluasi DED dan persyaratan mempunyai laporan keuangan dalam  dua tahun terakhir.

"Kemudian, pelaksanaan kegiatan nontender terkendala karena terlambat terbitnya Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia," ujar Nova.

Gubernur pada kesempatan yang sama juga menyampaikan penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBA tahun 2020. Beberapa penyebabnya adalah karena capaian realisasi pendapatan Pemerintah Aceh melebihi target sebesar 103,10 persen. Kemudian, realisasi belanja sebesar 83,60 persen, dimana pada tahun 2020 tak ada pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 PNS serta tidak terlaksana belanja perjalanan dinas dan kegiatan pelatihan/bimtek.

"Kemudian juga disebabkan oleh penerimaan pembiayaan melebihi target yakni sebesar 152,11 persen yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali dana bergulir," kata Gubernur.

Di hadapan para anggota DPRA, Nova juga menyampaikan jawabannya terkait hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020. Seperti perlunya perhatian lebih lanjut dari Pemerintah Aceh terhadap kemampuan dan kinerja pengelolaan belanja, aset, dan pengelolaan kewajiban.

Kemudian, Gubernur Nova juga menjawab pertanyaan dan rekomendasi anggota DPRA terkait penggunaan dan refocusing yang dilakukan pihaknya. Ia menjelaskan, refocusing dilakukan pihaknya sebanyak empat kali. Pergeseran pertama digunakan untuk kegiatan penanganan  Covid-19, yang dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, jaring pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi.

"Sedangkan  untuk pergeseran kedua, ketiga, dan keempat dilakukan untuk kegiatan non penanganan Covid-19 sebagai tindaklanjut untuk memenuhi kekurangan penganggaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh, kebutuhan anggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA, serta penyesuaian Rekening Belanja pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Meseum dan Taman Seni dan Budaya Aceh," ujar Nova Iriansyah.

Terkait pengadaan mobil dinas dan Rehab Gedung Kantor Sekretariat Daerah Aceh, kata Nova, tidak  menggunakan dana refocusing, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah tercantum dalam APBA Murni Tahun Anggaran 2020 yang sudah ditetapkan dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBA Tahun Anggaran 2020.  "Pengadaan mobil dinas yang dianggarkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh hanya dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan ketersediaan unit pada penyedia dengan Anggaran yang sudah tersedia," kata Nova.

Menyangkut rehab kantor Sekretariat Daerah Aceh, Nova menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi kinerja. Sehingga dibutuhkan pengaturan tata letak ruangan secara menyeluruh dengan tujuan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan secara terpadu dalam satu kesatuan. "Maka penataan ruangan perlu didesain dan dilaksanakan dalam satu kegiatan Revitalisasi Ruangan Sekretariat Daerah," jelasnya.

Selain itu, tambah Nova, Pemerintah Aceh juga sudah melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SY-Nomor 177/KMK.07/2020 dengan melakukan efisiensi belanja pegawai meliputi: efisiensi pejalanan dinas, pelatihan, honorariun, dan tak membayar gaji Ke-13 dan Ke-14 kepada pejabat eselon III, II dan eselon I, serta tidak membayar tunjangan kinerja Ke-13 dan Ke-14. (jal/mas)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved