Ratusan SKPD di Aceh Ikut Pelatihan Aplikasi Persediaan Secara Virtual

Antusiasme peserta luar biasa dengan jumlah peserta mencapai 500 lebih yang sebagian besar dari SKPD di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dan sebagian dari Pemerintah Daerah di luar Aceh hingga Papua.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah adanya perubahan metode penilaian persediaan yaitu metode Harga Perolehan Terakhir menjadi metode FIFO (First In First Out) dari sebelumnya dengan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT).

Namun demikian pilihan metode ini diserahkan kepada Pemda masing-masing, apakah akan menggunakan FIFO atau HPT.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kedisiplinan petugas pengelola persediaan untuk mencatat ke dalam aplikasi sesuai kronologis transaksi, ungkap Andika Bangun Patria sebagai narasumber dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Syafriadi mengeaskan, Kanwil DJPb dan seluruh KPPN di Aceh siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penatausahaan barang-barang persediaan melalui dukungan aplikasi, pungkas Syafriadi.

Kegiatan ini akan dilanjutkan secara teknis untuk memberikan asistensi kepada seluruh SKPD sebagai wujud sinergi, saling bahu membahu dalam perwujudan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. (*)