Breaking News:

Berita Banda Aceh

Taliban Kuasai Kabul, Pemerintah Indonesia Diminta Antisipasi Kedatangan Pengungsi Asal Afghanistan

Liaison Officer Yayasan Geutanyoe, Reza Maulana dalam keterangan tertulisnya meminta kepada Pemerintah Indonesia supaya dapat mengantisipasi, jika...

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nurul Hayati
AFP/Shakib RAHMANI
Tentara AS berjaga-jaga ketika warga Afghanistan menunggu naik ke pesawat militer AS di bandara militer Kabul, Kamis (19/8/2021). 

Reza Maulana mengatakan, menyikapi memburuknya situasi di Afghanistan menyusul kemudian kemungkinan gelombang pengungsi ke Asia Tenggara, serta pola penanganan pengungsi luar negeri (PPLN) selama ini, maka Pemerintah Indonesia tentunya harus segera mempersiapkan beberapa hal.

Menurut Reza Maulana, pemerintah harus menginventaris kebutuhan penyelamatan, penerimaan, dan penanganan kebutuhan dari kemungkinan gelombang pengungsi asal Afghanistan yang mungkin mencapai wilayah Indonesia baik lewat udara maupun laut.

Kemudian, mendorong pemerintah pusat untuk segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional, guna memastikan dukungan dan komitmen masyarakat Internasional terhadap upaya kemanusiaan yang akan dilakukan Indonesia terhadap pengungsi asal Afghanistan.

Selanjutnya, menetapkan peran masing-masing lembaga Pemerintah Indonesia di berbagai tingkatan (provinsi maupun kabupaten/kota) dalam skema penyelamatan, penanganan dan penampungan pengungsi, khususnya konsekuensi penganggaran oleh pemerintah daerah yang tidak dijelaskan secara detail dalam Perpres 125/2016.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersolidaritas dan siap-siaga menyambut dan membantu pengungsi dari Afghanistan yang sangat mungkin tiba di Indonesia dalam waktu yang dekat.

“Pemerintah Indonesia harus melakukan kewajiban untuk penyelamatan dan penerimaan pengungsi luar negeri berdasarkan prinsip kemanusiaan, sekalipun sementara dan sekedar untuk tujuan transit,” ujar Reza.

Kebijakan ini diharapkan bisa menegaskan kembali posisi Indonesia dalam pemenuhan prinsip tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect) ke dunia internasional, yang sedikit ternodai dalam insiden Indonesia menolak resolusi R2P di Sidang Umum PBB pada 18 Mei 2021 lalu. (*)

Baca juga: Lawan Taliban, Afghanistan Bentuk Kelompok Gerilya yang Berisi Pasukan Khusus

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved