Breaking News:

Lima Fraksi Menolak, Empat Menerima

SIKAP fraksi-fraksi di DPRA terkait Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

Editor: bakri
Medsos
Tangkapan layar rekaman video perkelahian anggota DPRA yang viral di media sosial 

SIKAP fraksi-fraksi di DPRA terkait Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020 terbelah. Dari sembilan fraksi di DPRA, lima fraksi menyatakan menolak dan empat fraksi menerima.

Kelima fraksi yang menolak itu adalah Fraksi PA, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PNA. Sedangkan empat fraksi yang menerima yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB/PDA, dan Fraksi PKS.

Penyampaian pendapat diawali oleh Partai Aceh (PA) yang dibacakan oleh Khalili selaku Wakil Ketua Fraksi, dilanjutkan Gerindra oleh Ridwan Yunus selaku Jubir Fraksi. Kemudian Fraksi Demokrat disampaikan oleh Tantawi, Fraksi Golkar oleh Muhammad Rizki, Fraksi PPP oleh Tgk H Attarmizi, kemudian Fraksi PKB/PDA oleh Syarifuddin, dan Fraksi PAN oleh Tezar Azwar Abubakar. Kemudian dilanjutkan tadi malam Fraksi PNA oleh Tu Haidar selaku Sekretaris Fraksi, dan Bardan Sahadi selaku Jubir Fraksi PKS.

Salah satu faksi yang menolak, Fraksi Partai Aceh menyampaikan dengan tegas menolak pengesahan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020. "Berdasarkan pendapat Badan Anggaran DPRA Terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020 dan tanggapan Gubernur Aceh, maka Fraksi Partai Aceh menyatakan sikap menolak pengesahan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020 untuk disahkan menjadi Qanun Aceh," kata Khalili.

Selain menolak pengesahan, Fraksi Partai Aceh juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap mereka. Pertama, Gubernur Aceh disebut telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan oleh Badan Anggaran DPRA.

Di antaranya Pasal 183 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Kemudian, Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 177 dan 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fraksi PA juga menyebutkan, Sekda Aceh turut bertanggungjawab terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBA 2020. Fraksi PA bahkan berpandangan bahwa Sekda Aceh harus diganti. "Sekda Aceh wajib diganti," pungkas Khalili.

Terakhir, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pimpinan DPRA untuk meneruskan semua temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK RI kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan harus dalam bentuk laporan resmi lembaga DPRA.

Sedangkan Fraksi Demokrat  di hadapan Gubernur Aceh yang juga Ketua Partai Demokrat Aceh, menyatakan tegas menerima. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi kami, Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menyatakan dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bwlanja Aceh (APBA) 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh," kata Tantawi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved