Breaking News:

Opini

Potret Masalah dalam Pemberdayaan UMKM di Aceh

BICARA tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan topik yang tidak akan ada habisnya.

Editor: hasyim
Potret Masalah dalam Pemberdayaan UMKM di Aceh
IST
Ir. HELVIZAR IBRAHIM,M.Si Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Oleh.Ir. HELVIZAR IBRAHIM,M.Si
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

BICARA tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan topik yang tidak akan ada habisnya.

UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi atau pengaruh besar dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, serta berperan besar dalam pengurangan angka kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja.

Tak pelak UMKM sebagai pelaku ekonomi sektor riil memiliki peranan yang besar dalam maju mundurnya perekonomian suatu bangsa, bahkan sebagai penyelamat dalam keadaan suatu negara didera krisis moneter sekalipun. Hal ini telah terbukti di saat bangsa ini mengalami krisis moneter (krismon) pada 1997-1998 silam.

Pada masa genting itu- -sebagaimana kita ketahui bersama--hanya sektor UMKM yang dapat bertahan. Kini pun pada saat pandemi Covid-19 sudah hampir dua tahun melanda, dan dampaknya lebih berat daripada krismon, UMKM masihlah tetap mampu bertahan.

Lalu, bagaimana dengan pemberdayaan UMKM di Aceh, terutama di masa pandemi ini? Dinas Koperasi dan UKM Aceh sebagai instansi yang memiliki peran terpenting dalam tumbuh kembangnya UMKM di Aceh terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui program-program strategis yang dimunculkan.

Misalnya, dalam bentuk pembinaan melalui pelatihan manajemen, keterampilan, pendampingan, dan pemanfaatan akses permodalan terhadap pelaku usaha UMKM yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh dengan optimisme akan kemajuan UMKM yang besar. Tapi, bagaimana mengoptimalkan pembinan hingga mendapatkan tujuan yang diinginkan?

Terlepas dari pandemi yang tengah melanda dunia saat ini, terdapat beberapa permasalahan Dinas Koperasi dan UKM Aceh dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan UMKM agar tercapainya hasil yang optimal. Umpamanya, masih relatif lemah kemampuan UMKM di Aceh dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan usahanya. Ini menyebabkan kesulitan bagi UMKM lokal dalam bersaing di pasar sasaran, terlebih karena dewasa ini teknologi dan informasi memiliki peranan yang penting dalam perkembangan usaha. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi lokal atau qanun khusus tentang pemberdayaan UMKM.

Seperti diketahui, sektor UMKM di Aceh begitu banyak pihak yang melakukan pembinaan, entah itu lembaga swasta, BUMN, instansi pemerintah, dan pihak lainnya, sehingga pemberdayaan UMKM menjadi tidak terarah, sering tumpang tindih, serta mudahnya intervensi dari pihak luar.

Untuk itu, sangat dibutuhkan Qanun Pemberdayaan UMKM di Aceh yang sampai saat ini belum ada.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved