Breaking News:

Ketua DPRK Lhokseumawe Terima Audiensi Buruh Lepas Lingkungan PAG

Para buruh lepas di lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG) yang didampingi pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Lhokseumawe

Editor: bakri
Foto kiriman warga
Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A Manaf beserta sejumlah anggota DPRk lainnya beraudiensi dengan buruh lepas di lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG) dan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Lhokseumawe 

LHOKSEUMAWE - Para buruh lepas di lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG) yang didampingi pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Lhokseumawe, melakukan audiensi ke DPRK setempat, Senin (23/8/2021).

Kedatangan mereka diterima Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, serta didampingi Ketua Komisi C, Fauzan beserta dua anggota, Said Fachri dan Ustaz Hamzah. Ketua SPSI Kota Lhokseumawe, T Burhanuddin didampingi Sekretarisnya, M Nadar ST menyebutkan, kedatangan mereka untuk mengeluhkan nasib buruh di lingkungan PAG yang sudah tidak bisa bekerja hampir setahun.

“Dulunya para buruh melakukan bongkar muat barang milik dari PAG dan PHE di lingkungan eks pabrik Arun. Tapi, sejak September 2020 lalu, mereka tidak diperbolehkan bekerja lagi,” paparnya. Karena kondisi tersebut, pihaknya mengadu ke dewan dengan harapan segera ada solusi, dan para buruh bisa bekerja kembali. Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. Apalagi, para buruh tersebut sudah bekerja di lokasi itu sejak masih beroperasi PT Arun.

“Jadi hampir setahun mereka kehilangan pekerjaan. Tentunya kehilangan pendapatan. Jadi, terkesan ada diskriminatif yang sedang terjadi terhadap buruh, padahal mereka hanya mencari sesuap nasi,” katanya. Guna mencari solusi yang terbaik, pihaknya akan segera memanggil pihak PAG dan PHE untuk melakukan pertemuan langsung dengan buruh serta Pengurus SPSI Lhokseumawe. “Kita agendakan dalam beberapa hari ke depan sudah ada pertemuan,” demikian Ismail A Manaf.

Sementara Manajer Humas PAG, Iskandarsyah menyebutkan, kalau para buruh itu tidak bisa melakukan bongkar muat karena belum bisa melengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. “Alangkah baiknya, suadara-saudara kita dari buruh tersebut sementara ini bisa merapat ke perusahaan bongkat muat yang sudah memenuhi persyaratan. Sehingga, mereka akan tetap bisa bekerja,” demikian Iskandarsyah.(bah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved