Breaking News:

Haji Uma: Pembangunan Aceh Harus Mengedepankan Kepentingan Dan Kebutuhan Rakyat

H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, menilai pelaksanaan pembangunan di Aceh

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
H. Sudirman (Haji Uma) bersama anggota Komite IV DPD RI melakukan fi t and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta. 09/08/2021 

JAKARTA – H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, menilai pelaksanaan pembangunan di Aceh belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan dan kebutuhan rakyat serta daerah, sehingga realisasinya menjadi kurang tepat sasaran dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma pada selasa (24/8/2021), menyikapi kinerja Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan. Dirinya juga menyoroti profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan, dengan tingginya dana SILPA tahun 2020 yang mencapai 3,96 triliun serta munculnya sejumlah temuan potensi anggaran tidak efektif oleh BPKP Aceh dalam evaluasi anggaran kinerja ekonomi semester 1 tahun 2021.

“Tidak tepatnya sasaran pembangunan karena kepentingan dan kebutuhan rakyat belum menjadi dasar acuan utama dari perencanaan pembangunan. Kemudian pengelolaan yang kurang profesional dan transparan yang ditandai tingginya Silpa tahun 2020 yang mencapai 3,96 triliun dari total APBA sebesar 14,4 triliun serta banyaknya temuan masalah dan potensi anggaran tidak efektif di semester 1 tahun 2021 oleh BPKP perwakilan Aceh”, ujar Haji Uma.

Untuk itu, Haji Uma berharap agar Pemerintah Aceh mengedepankan kepentingan dan kebutuhan rakyat sebagai dasar pembangunan serta meningkatkan kinerja pengelolaan pembangunan secara lebih professional dan transparan. Apalagi dari data yang ada, realisasi dan penyerapan APBA tahun 2021 juga masih rendah, dimana per Juli 2021 dari total Rp16,763 triliun, realisasinya baru sekitar 4,2 triliun atau 25,5 persen dari total pagu anggaran.

“Kita berharap Silpa tidak terjadi lagi di tahun 2021, karena itu Pemerintah Aceh mesti meningkatkan kinerjanya, apalagi realisasi APBA hingga akhir semester 1 tahun ini masih rendah, baru 25 persen. Padahal minimnya serapan anggaran ikut menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena tidak terserapnya tenaga kerja dan dampak lain bagi masyarakat yang hari ini dalam kondisi sulit akibat Covid-19”, ungkap Haji Uma.

Di akhir penyampaiannya, Haji Uma menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam mengelola dan mengawal proses pembangunan Aceh agar dapat berjalan lancar dan optimal sehingga akan memberi dampak konstruktif bagi perubahan di segala lini kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah kearah yang lebih baik kedepan.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved