Breaking News:

Salam

Penyelewengan Bansos Dari Hulu Hingga Hilir

PERMASALAHAN penyaluran bansos di Indonesia memang masih menjadi isu yang belum memiliki solusi tepat

Editor: bakri
Tangkapan layar Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Berikut ini cara usul ajukan bansos di aplikasi Cek Bansos. Masyarakat cukup menyiapkan KK dan KTP. 

PERMASALAHAN penyaluran bansos di Indonesia memang masih menjadi isu yang belum memiliki solusi tepat. Ketidaktepatsasaran selalu terjadi di tengah penyaluran bansos, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi. Buktinya, sejak 2020 hingga kini setidaknya Polri menangani ratusan kasus dugaan penyelewengan Bansos.

Belum lagi yang ditangani KPK dan kejaksaan. Dua hari lalu, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan pihak kepolisian telah menerima 131 kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) sejak 2020. Menurutnya, 13 kasus dalam penyidikan, 35 kasus masih dalam penyelidikan. Sejumlah kasus lainnya juga ada yang dihentikan maupun dilimpahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Kemudian dari informasi yang kita terima, ada 57 kasus yang kita hentikan penyelidikannya, dan kita limpahkan ke APIP, ada 26 kasus," ujar Agus. Menurut Agus, para pelaku penyelewengan dana bansos biasanya menggunakan modus memotong jumlah uang yang menjadi hak tiap orang penerima bansos. Selain itu, ada juga pelaku yang memberikan bansos dalam bentuk beras, katanya, namun ternyata beras yang diberikan tidak sebesar nilai bansos yang disalurkan. "Inilah yang jadi modus para pelaku penyaluran bansos yang disalur Kemensos." Ternyata kasus dugaan penyelewengan yang dilapor ke polisi belum sebanyak yang diadukan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Aduh banyak sekali. Itu tadi tingginya sampai 1 meter itu.

Dulu ndak sebesar itu. Sekarang banyak sekali. Jadi ada yang sudah melampirkan data-datanya," ujar Risma. Mensos menyatakan tidak bisa mendiamkan laporan tersebut, sehingga semua laporan selalu ditindaklanjuti. "Jadi ada yang satu ini tebalnya. Dia sudah melampirkan data-data print out dari pengeluaran, apa itu namanya, rekening koran. Jadi ada segini nih laporannya. Kan enggak bisa kemudian saya mendiamkan itu," tutur Risma. Begitulah, penyimpangan dana bansos seperti korupsi pun menambah carut marut skema penyaluran bansos. Pemerintah menyalurkan bansos 2021 dalam bentuk bansos tunai di wilayah wilayah tertentu.

Ternyata, skema ini juga masih ada peluang penyelewengan. Pasalnya, skema ini tidak membuka peluang bagi pemerintah mengontrol jenis pengeluaran yang bisa atau tidak bisa dibelanjakan. Selain itu, potensi penyelewengan pun masih memungkinkan terjadi karena ada penyaluran bansos tunai melalui jasa pengiriman. Permasalahan yang mungkin muncul ialah sulitnya men-tracing penerima bansos tunai karena tidak adanya jejak digital.

Maka, “tentu permasalahan penyelewengan dana bansos ini baik dari penggunaan yang tidak seharusnya, ketidaktepatsasaran, atau aktivitas koruptif, akan menyebabkan dampak bansos menjadi tidak sebesar yang diharapkan. Hasil penelitian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) menunjukkan bahwa rumah tangga penerima bansos 74,4% memiliki pendapatan di bawah Rp.4,8 juta/bulan. Artinya, masih ada lebih dari 20% penerima bansos yang memiliki pendapatan di atas Rp.4,8 juta/bulan juga menerima bansos. Hasil kajian ini seolah mengonfirmasi bahwa ketidaktepatsasaran program bansos di Indonesia selama pandemi masih cukup besar, di luar masalah korupsi yang mungkin terjadi.”

Di sisi lain, tingginya kasus penyelewengan ini selain karena perilaku koruptif yang masih tumbuh subur, data kependudukan yang karut marut juga menjadi faktor tingginya penyelewengan. Untuk mengatasi masalah itu, merapikan kembali data kependudukan adalah pilihan yang sangat efektif di samping mengenyahkan “budaya” koruptif di negeri ini.

Sebab, program perlindungan sosial yang antara lain diaplikasikan melalui bansos, dilakukan secara regular dengan atau tanpa adanya pandemi. Dan, harus menjadi catatan juga bahwa penyelewengan dana bansos di negeri ini terjadi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga ke desa. Jadi penyelewengan itu mulai dari hulu hingga ke hilir. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved