Breaking News:

BPKP Aceh Tunggu Dokumen Jaksa, Audit Kasus Korupsi Monumen Islam Samudera Pasai

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menunggu kelengkapan dokumen dari Kejari Aceh Utara

Editor: bakri
Serambi Indonesia
Monumen Islam Samudera Pasai di Desa Beuringen,Kecamatan Samudera, Aceh Utara. 

LHOKSUKON – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menunggu kelengkapan dokumen dari Kejari Aceh Utara, untuk mengaudit kerugian negara kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan monumen Islam Samudera Pasai. Karena, auditor BPKP masih membutuhkan data dan informasi tambahan.

Untuk diketahui, Kejari Aceh Utara mulai menyelidiki proyek Pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai di Desa Beuringen Kecamatan Samudera, Aceh Utara pada Mei 2021 karena adanya indikasi korupsi. Dua bulan kemudian atau pada Juni 2021 meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Awal Agustus, Kajari Aceh Utara, Dr Diah Ayu Hartati Listiyarini Iswara Akbari menyampaikan sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, dan meminta BPKP Perwakilan Aceh mengaudit kerugian. Mereka berinisial FB yakni Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), NL Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), PN (konsultan pengawas), TR dan TM selaku rekanan.

“Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) permintaan Kajari Aceh Utara sudah ekspose ke kami pada 3 Agustus 2021 di Kantor Perwakilan BPKP Aceh,” ujar Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya kepada Serambi, Kamis (25/8/2021). Tapi, pihak BPKP Perwakilan Aceh belum bisa mengeluarkan penugasan Audit PPKN.

Antara lain sebabnya, kata Indra, persoalan yang disampaikan belum terkonstruksi dengan bagus. Belum benar-benar dapat diyakini munculnya angka-angka dalam laporan itu. Karena, kontrak pekerjaanya itu bertahap, bukan sekaligus dan rekanan yang menangani pembangunan monumen tersebut juga berbeda. “Makanya hal itu harus diperjelas dulu dari mana, tahun berapa dan mengapa angka tersebut muncul,” ujar Indra.

Persoalan lain terkait tenaga ahli konstruksi yang belum dapat diyakini. Karena, untuk konstruksi yang menghitung atau menganalisa adalah orang punya kemampuan dan sertifikasi di bidang konstruksi bangunan, dan itu belum juga terpenuhi.

“Hasil telaah teman-teman berdasarkan dokumen yang ada, informasi yang belum kita terima untuk bisa menyimpulkan bahwa angka atau persoalan itu memang layak audit perhitungan kerugian negara,” kata Indra. Karena itulah, Kejari harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan BPKP sesuai dengan SOP yang ada.

Karena itu, jika permintaan audit kerugian negara tidak sesuai dengan SOP, BPKP tidak dapat melakukannya. “Jadi, saat ini kita menunggu dan sudah mengirim surat ke sana (Kejari), untuk dilengkapi oleh teman-teman penyidik supaya kami dapat melakukannya. Kalau tak dipenuhi, kami tidak bisa melakukan audit,” pungkas Indra.

Kajari Aceh Utara, Dr Diah Ayu Hartati Listiyarini Iswara Akbari kepada Serambi menyebutkan, tim sudah berkoordinasi lagi ke BPKP Perwakilan Aceh untuk memberikan beberapa dokumen yang diinginkan. Tapi, memang kemudian ada beberapa permintaan sejumlah item tambahan lagi. “Tapi menurut kami dari perbuatan melawan hukum materi, seharusnya sudah mulai menghitung,” kata Kajari Aceh Utara.

Karena kontrak sudah diserahkan, site plan (gambar dua dimensi), gambar perencanaan, dan spek juga sudah diserahkan tim. Lalu, kontrak utama dari pekerjaan tersebut sudah diserahkan yakni mulai dari 2012, 2017 dan adendumnya.

Kemudian hasil pengawasannya, dan defekta pekerjaannya. Persoalan ahli konstruksi itu, wewenang penyidik menentukan. “Tapi, nanti kami akan berkomunikasi lagi dengan BPKP terkait persoalan tersebut,” pungkas Diah Ayu.(jaf)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved