Breaking News:

Opini

Aceh Menuju Kedaulatan Energi

Membahas energi serta jalan menuju kedaulatan merupakan aspek penting untuk kemandirian di masa mendatang

Editor: bakri
Aceh Menuju Kedaulatan Energi
FOR SERAMBINEWS.COM
Muhammad Atar, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara

Oleh Muhammad Atar, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara

Membahas energi serta jalan menuju kedaulatan  merupakan aspek penting untuk kemandirian di masa mendatang. Perlu disadari bahwa energi menjadi salah satu sektor yang penting dalam pembangunan kita. Pengelolaan yang baik akan berdampak positif bagi kesejahteraan, politik, ekonomi, social, serta pertahanan dan keamanan negara.

Kesadaran tentang pentingnya energi juga tercermin dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi  “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini menunjukkan bahwa para perumus dasar-dasar negara telah memberi perhatian serius terhadap sector ini.

Sampe L Purba yang merupakan salah satu praktisi energi global menyebutkan bahwa kedaulatan energi adalah hak suatu negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Maka dari itu, sejak awal kita perlu memastikan jalan kemandirian energi untuk masa kini hingga masa mendatang.

Bicara energi tidak hanya berbicara minyak dan gas bumi semata, tetapi masih ada jenis-jenis lainnya yang mampu menghasilkan energy, salah satunya adalah energi baru terbarukan disingkat dengan EBT. Dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi disebutkan kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

Data menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah termasuk sumber daya energi yang beragam, maka dengan modal besar tersebut perlu diarahkan kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang baik, serta mampu menyediakan kebutuhan energi yang cukup.

Dalam konteks Aceh, nasib energi dibahas dalam “lembaran” tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mana pada pasal 160 disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

Amanah UUPA tersebutlah yang menjadi landasan lahirnya PP 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumberdaya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang mana dalam PP tersebut terbagi wilayah pengelolaan Aceh meliputi daratan dan wilayah laut sampai 12 mil (Pasal 2 ayat 2). Sedangkan kewenangan pengelolaan Migas pada Wilayah Laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola dan dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh (Pasal 3).

Potensi energi Aceh

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved