Breaking News:

Kasus Tabrakan Kapal Nelayan Mengambang

DPRK Aceh Barat akan memanggil pihak keagenan, vendor, dan perusahaan batu bara PT Mifa Bersaudara sebagai pemilik batu bara

Editor: bakri
Serambinews.com
Pihak Panglima Laot saat menyampaikan keluhan nelayan yang menjadi korban dalam insiden tabrakan kapal di perairan laut Aceh Barat, yang berlangsung dalam RDP di gedung DPRK di Meulaboh, Selasa (31/8/2021). 

MEULABOH - DPRK Aceh Barat akan memanggil pihak keagenan, vendor, dan perusahaan batu bara PT Mifa Bersaudara sebagai pemilik batu bara, terkait kasus kapal nelayan yang dihantam kapal pengangkutan batu bara di perairan Aceh Barat, yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Sementara dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak nelayan sebagai korban, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pihak Syahbandar dan otoritas pelabuhan Meulaboh, pada Selasa (31/8/2021), belum ada titik temu alias kasusnya masih mengambang.

Perwakilan Syahbandar yang hadir dalam RDP tersebut mengakui adanya kapal yang keluar dari Meulaboh menuju arah India pada malam tabrakan kapal itu. Tetapi pihak Syahbandar tidak bisa memastikannya karena belum ada alat bukti yang jelas.

Sedangkan Panglima Laot Aceh Barat, Amiruddin yang hadir dalam RDP tersebut menyatakan dengan tegas bahwa batu bara yang diangkut oleh kapal besar yang menabrak kapal nelayan merupakan batu bara milik PT Mifa Bersaudara. Pihak perusahaan, menurutnya, harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian nelayan.

"Kalau tidak ada batu bara milik PT Mifa, mana mungkin kapal itu lalu lalang mengangkut batu bara ke luar negeri dari perairan laut Aceh Barat," ungkap Amiruddin.

Sementara Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, akan digelar lagi RDP pada 2 September 2021 dengan menghadirkan pihak keagenan, Vendor, PT Mifa Bersaudara, nelayan, panglima laot, Syahbandar, serta pihak terkait lainnya. Diakuinya, rapat pada Selasa (31/8/2021) belum ada titik temu, sehingga perlu adanya kelanjutan.

"Kita di sini berupaya agar nelayan bisa mendapatkan haknya yang dirugikan dalam kasus tersebut. Sedangkan untuk proses hukum itu ranah kepolisian, kami hanya mencoba untuk memperjuangkan hak masyarakat nelayan yang saat ini sudah kehilangan kapalnya yang hancur ditabrak kapal pengangkut batu bara," kata Samsi Barmi.(c45)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved