Breaking News:

Lembaga Keistimewaan Harus Bersinergi

Aceh adalah kawasan khusus yang mempunyai hak istimewa dan diakui undang-undang

Editor: bakri
Lembaga Keistimewaan Harus Bersinergi
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Aceh, Prof Dr H A Hamid Sarong SH MA

BANDA ACEH - Aceh adalah kawasan khusus yang mempunyai hak istimewa dan diakui undang-undang. Atas dasar itu, maka lahirlah beberapa lembaga daerah yang legal dan memiliki kewenangan serta anggaran di bidang-bidang tertentu sesuai keistimewaan di Aceh.

"Akan tetapi lembaga-lembaga keistimewaan itu sejak dahulu berjalan dengan sendiri-sendiri dengan ego masing-masing," ujar Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Aceh, Prof Dr H A Hamid Sarong SH MA, dalam pertemuan dengan Kepala Baitul Mal Aceh, Prof Dr Nazaruddin di Banda Aceh, Kamis (2/9/2021), seperti dirilis oleh anggota FKUB Aceh, Hasan Basri M Nur.

"Tidak ada kolaborasi dan sinergi. Bahkan ada kesan saling menafikan di antara lembaga keistimewaan itu. Misalnya, lembaga A mengatakan ini tak boleh. Lalu esoknya muncul lembaga B mengeluarkan fatwa boleh untuk kasus yang sama," ujar guru besar yang dikenal ramah di kalangan mahasiswa.

Guru Besar Ilmu Hukum dan Syariah di UIN Ar-Raniry dan Universitas Muhammadiyah ini mengaku sedih karena ada upaya dari pihak di luar Aceh yang hendak mematikan lembaga-lembaga keistemewaan yang hanya dimiliki Aceh. "Wajarlah orang di luar Aceh ada mewacanakan untuk mematikan lembaga keistimewaan Aceh. Sebab, kita sendiri terkesan tidak serius dalam menjalankan keistimewaan yang telah diberikan itu," tegas Hamid.

Pria yang akrab disapa Ayah Hamid ini merinci beberapa lembaga keistimewaan Aceh dimaksud. Antara lain adalah Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majlis Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, Baitul Mal Aceh serta Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Prof Hamid Sarong mengusulkan agar lembaga-lembaga kesitimewaan itu meninggalkan sifat ego masing-masing, tapi berjalan sinergi dan mau berkolaborasi dalam menyusun dan melaksanakan program. "Kita beri contoh dalam penanganan masalah di Aceh Singkil yang umat Islam di sana dapat diposisikan sebagai penjaga perbatasan. Adakah program kolaborasi antara Dinas Syariat Islam, Badan Dayah, Baitul Mal dan MPU?," ujar Profesor asal Samalanga ini sambil mengatakan, banyak pejabat di Aceh yang berbicara kasus Singkil tapi pernah pernah masuk ke desa-desa pedalaman yang mayoritas bukan muslim.

Senada dengan Hamid Sarong, Prof Nazaruddin mengakui selama ini tidak ada program kolaborasi antar lembaga keistimewaan di Aceh dan pihaknya menyatakan siap berkolaborasi dengan lembaga manapun. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry ini sangat mengharapkan adanya inisiatif dalam lembaga yang lebih tinggi untuk mengoordinir semua Lembaga keistimewaan di Aceh.(ar)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved