Breaking News:

Salam

Membantu Tanpa Mempersulit

Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Tri Rismaharini, menegaskan, penerima bantuan sosial (bansos) di Aceh tidak perlu melampirkan

Editor: bakri
Serambi Indonesia
Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi istri Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati saat menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri acara penyerahan bantuan di Kompleks Rumah Sejahtera Darussa'dah Lampeneurut, Aceh Besar, Kamis (2/9/2021). 

Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Tri Rismaharini, menegaskan, penerima bantuan sosial (bansos) di Aceh tidak perlu melampirkan sertifikat vaksin Covid-19 saat menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Selama ini dalam masyarakat beredar kabar bahwa para calon penerima bansos harus sudah divaksin, sehingga sebagian besar di antaranya memang sudah memiliki sertifikat vaksin Covid-19.

Mewajibkan vaksin sebenarnya baik. Namun, antara ketersediaan vaksin dengan waktu datangnya bansos bisa jadi waktunya tidak klop. Sebab, yang diinginkan pemerintah, bansos itu bisa diterima secara cepat oleh calon penerimanya. Jangan sampai bansos tertahan penyalurannya gara-gara calon penerma belum divaksin. Itulah alasan Risma tidak mewajibkan sertifikat vaksin bagi mereka yang sudah harus menerima bansos.

Pada kesempatan yang sama, Risma juga menjawab terkait penyaluran bansos di Aceh yang sempat tertunda selama dua bulan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, penyaluran bansos itu tertunda akibat ada persoalan teknis. Di mana Pemerintah Aceh ingin bantuan tersebut disalurkan melalui bank syariah, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) RI selama ini menyalurkan dana itu melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang terdiri atas Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bank BRI, serta Bank BTN.

"Jadi gini, kemarin terlambat karena ada perpindahan bank, dari sini (Pemerintah Aceh) tidak mau pakai bank umum, mintanya bank syariah. Nah, ini kan butuh proses, karena selama ini bansos ditangani Bank BRI. Jadi, penyerahan data butuh proses. Terlambatnya bukan karena apa-apa, karena memang ada perpindahan itu, ya," jelas.

Kebijakan Mensos yang tak mewajibkan pelampiran sertifikat vaksin saat menerima bantuan sosial dari pemerintah tujuannya ingin memberi kemudahan kepada kaum masyarakat yang menerima bantuan itu. Risma tak ingin mempersulit masyarakat kecil dengan macam-macam persyaratan di tengah pandemi yang memang sudah cukup membebani masyarakat.

Di sisi lain, bahwa masyarakat yang secara medis memenuhi syarat, memang harus menjalani vaksinasi. Tujuannya adalah supaya Aceh bisa cepat tercipta herd immunity. Dan herd immunity ini, menurut para ahli, bisa tercipta bila mayoritas (minimal 70 persen) masyarakatnya sudah divaksin.

Herd immunity adalah perlindungan secara tidak langsung dari suatu penyakit menular yang terwujud ketika sebuah populasi memiliki kekebalan baik lewat vaksinasi maupun imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya.

Karena itulah, untuk mempercepat tercapainya herd immunity ini – lebih-lebih Aceh saat ini termasuk salah satu daerah yang belum terkendali penyebaran Coronanya– maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mensyaratkan sertifikat vaksin dalam banyak urusan. Sebab, sejauh ini jumlah masyarakat di Aceh yang sudah divaksin masih jauh dari terciptanya herd immunity. Data dua pekan lalu, jumlah penduduk Aceh yang sudah divaksin  baru sekitar 20 persen dari 4 juta penduduk yang ditarget untuk divaksin.

Selain itu, persoalan bansos yang paling rumit adalah proses penyaluran yang terkadang melibatkan banyak “tikus” sehingga bansos yang sampai ke tangan penerima sering tidak utuh. Di beberapa daerah, belakangan ini heboh karena bansos yang “tersunat”. Risma sendiri sudah manyatakan tak bisa mendiamkan kasus-kasus dimaksud. Pengaduan-pengaduan lengkap yang bagitu banyak diterimanya  akan segera diteruskan ke pihak berwajib untuk proses hukum. Mensos mengaku laporan-laporan yang masuk kepadanya sangat lengkap dan cukup jelas. Makanya ia akan segera meneruskannya ke aparat hukum.

Oleh karena itulah, pengalaman buruk yang sudah terjadi di daerah lain, hendaknya bisa dicegah di Aceh. Caranya tentu saja dengan melibatkan atau mengajak banyak pihak berkontribusi menjadi pengawas mata rantai penyaluran bansos. Dengan demikian, harapan kita bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kecil itu bisa diterima secara utuh. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved