Breaking News:

Sekjen DPR RI: Sudah Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DALAM diskusi terfokus yang berlangsung di Hotel Kyriad Muraya itu, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan bahwa revisi UUPA

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ MASRIZAL
Sejumlah peserta mengikuti diskusi terfokus yang bertema 'Peta Jalan Revisi UUPA, Perpanjang Dana Otsus, Perkuat Kewenangan Khusus' yang diprakarsai oleh LSM Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis (2/9/2021). 

DALAM diskusi terfokus yang berlangsung di Hotel Kyriad Muraya itu, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan bahwa revisi UUPA sudah masuk dalam agenda prolegnas prioritas tahun 2022 dan saat ini tim Badan Keahlian DPR RI sedang menyiapkan draf revisi UUPA.

Ia berharap Forbes Aceh bisa mengawal ini melalui Badan Legislasi (Banleg) agar tetap diperjuangkan pada tahun 2022. "Kita berdoa semoga tidak ada perubahan lagi sehingga keinginan kita mempercepat perubahan di Aceh dapat didasari pada undang-undang yang telah disepakati," jelasnya.

Disisi lain, sambung Indra, Pemerintah Aceh juga berkewajiban mengupdate berbagai perkembangan-perkembangan yang ada di Aceh untuk disampaikan lewat Forbes Aceh terkait hal-hal apa saja yang diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan dan peradaban masyarakat Aceh.

"Kita harus berani juga keluar dari norma-norma yang lebih dari sesuatu yang formalitas. Kita harus berani ambil terobosan sehingga investasi bisa masuk. Keseriusan kita seperti wisata halal itu harus bisa digali kembali," ujar putra asli Aceh ini.

Indra mengaku seperti tidak yakin melihat kondisi Aceh saat ini. Sebab di Aceh banyak sekali orang-orang pintar bahkan melebihi provinsi lain, tapi jalannya terseok-terseok untuk menuju cita-cita yang disampaikan.

"Tentu Pemerintah Aceh punya kewajiban menyiapkan daftar inventarisir masalah yang ada di Aceh yang itu nanti akan dikawinkan dengan konsep rancangan undang-undang (RUU) yang ada. Saya dengan sepenuh hati, 100 persen, 1.000 persen akan menjembatani masukan-masukan dari Aceh. Bukan hanya dari Pemerintah Aceh, NGO, LSM dari Aceh, tentu masukannya bisa kita masukan melalui naskah akedemik yang kita rampungkan," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar juga menyampaikan bahwa saat ini tim Badan Keahlian DPR RI sudah melakukan dua kegiatan, yaitu pengumpulan dan pengolahan data untuk draf revisi UUPA.

Dalam pengumpulan data, jelasnya, tim Badan Keahlian sudah melakukan diskusi terbatas di Provinsi Aceh maupun diskusi pakar dengan berbagai narasumber.

Para stakeholder di Aceh yang sudah dimintai masukannya oleh tim Badan Keahlian DPR adalah Pemerintah Aceh, DPRA, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, dan The Aceh Institute.

Sedangkan narasumber dalam diskusi pakar yaitu, anggota DPR dapil Aceh, akademisi FEB USK, Biro Hukum Pemerintah Aceh, akdemisi IPDN, akademisi FH Universitas Islam Indonesia.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved