Pemasukan PNBP di Aceh Rp 657 M, Realisasi Hanya 36 Persen

BANDA ACEH - Terhitung hingga 31 Agustus 2021, pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Aceh mencapai Rp 657,85 miliar. Sedangkan realisasi pemanfaatan PNBP masih Rp 346,74 miliar atau 36.21 persen, dari total pagu tahun ini Rp 957,58 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi dalam siaran pers kepada Serambi. Realisasi belanja PNBP tersebut cukup jauh di bawah target nasional Triwulan III untuk belanja APBN yang sebesar 70 persen.

Syafriadi menjelaskan, alokasi dana (pagu) belanja APBN yang bersumber dari PNBP per 31 Agustus 2021 pada Provinsi Aceh adalah sebesar Rp 957,58 miliar, yang terdapat di 161 satker pada 19 Kementerian/Lembaga. Sedangkan realisasi belanja PNBP mencapai Rp 346,74 miliar atau sebesar 36.21 persen.

Sementara dari sisi penerimaan, sampai dengan 31 Agustus 2021, PNBP yang berhasil disetor ke Kas Negara mencapai Rp 657,85 miliar, atau sebesar 141,65 persen dari target penerimaan sebesar Rp 464,41 miliar.

Dikatakan, capaian ini meningkat tajam sebesar 51,04 persen, atau Rp 222.31 miliar, dibanding realisasi penerimaan PNBP pada akhir Semester I sebesar Rp 435,55 miliar. Kontribusi terbesar diantaranya diberikan dari sektor pendidikan, kesehatan, kerjasama antar lembaga, transportasi, dan jasa penerbitan administrasi.

Menurut Syafriadi, berdasarkan data di atas, terdapat gap yang sangat besar antara capaian realisasi belanja PNBP dengan capaian realisasi penerimaan PNBP yang disetor ke Kas Negara. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja penerimaan PNBP yang sangat tinggi, tidak diimbangi dengan realisasi belanja PNBP-nya.

“Padahal realisasi belanja PNBP dapat berkontribusi dalam mendorong roda perekonomian di wilayah Aceh, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat, yang pada gilirannya tentu akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Syafriadi.

Secara umum, sektor yang paling besar kontribusinya pada PNBP adalah sektor pendidikan, diikuti sektor kesehatan, selanjutnya sektor transportasi, jasa pengamanan, dan jasa penerbitan administrasi. Hingga 31 Agustus 2021, 5 besar satuan kerja dengan penerimaan PNBP terbesar adalah, Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kesdam IM,  dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh.

“Dari Aspek capaian realisasi penerimaan PNBP yang disetor ke kas negara sudah sangat baik. Ke depan, kinerja yang baik ini agar dapat terus dipertahankan. Sementara dari aspek capaian realisasi belanja PNBP yang masih rendah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis ke depan agar kinerja PNB semakin baik, diantaranya mempercepat penerbitan petunjuk teknis mekanisme penyaluran/pencairan anggaran satker K/L, dan meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan bimtek dan sosialisasi dengan melibatkan Kanwil DJPb dan KPPN selaku pembina,” jelas Syafriadi.(mun)