Breaking News:

Opini

Menakar Putusan MA Soal MAA

Membaca pengumuman di Harian Serambi Indonesia beberapa waktu lalu saya terpanggil untuk memberikan sedikit pandangan hukum

Editor: bakri
Menakar Putusan MA Soal MAA
FOR SERAMBINEWS.COM
Hesphynosa Risfa, S.H., M.H, Praktisi Hukum

Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H, Praktisi Hukum

Membaca pengumuman di Harian Serambi Indonesia beberapa waktu lalu saya terpanggil untuk memberikan sedikit pandangan hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan pada Majelis Adat Aceh (MAA). Pengumuman yang disampaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh tersebut memerintahkan Gubernur Aceh untuk mematuhi keberadaan Musyawarah Besar (Mubes) MAA 2018.

Awal cerita pada tahun 2018 MAA telah mengadakan Mubes dengan menetapkan Badruzzaman sebagai Ketua MAA. Meskipun Badruzzaman telah terpilih berdasarkan Mubes 2018, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat itu tidak menindaklanjutinya dengan menerbitkan keputusan untuk menetapkan Badruzzaman sebagai ketua MAA hasil Mubes 2018.

Pada sisi yang lain pertimbangan Pemerintah Aceh saat itu, meskipun Badruzzaman telah terpilih berdasarkan hasil Mubes namun belum bisa ditetapkan sebagai Ketua MAA karena alasan regulasi yang sudah tidak relevan lagi. Regulasi yang dimaksud adalah Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam qanun tersebut salah satu persyaratan Mubes adalah adanya Tuha Nanggroe yang merupakan salah satu peserta yang harus ikut di dalam Mubes. Hal inilah yang menjadi alasan Pemerintah Aceh tidak menetapkan hasil Mubes MAA 2018.

Keberadaan Tuha Nanggroe dapat kita lihat dalam Pasal 12 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa peserta Mubes terdiri dari: Wali Nanggroe, Tuha Nanggroe, Pengurus dan Anggota MAA Provinsi, Utusan MAA Perwakilan, Utusan-utusan MAA Kabupaten/Kota, dan Ahli Adat Aceh.

Kemudian yang menjadi kendala dalam implementasi Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 adalah belum adanya peraturan pelaksana agar qanun tersebut dapat berjalan secara operasional, yakni Pergub atau Keputusan Gubernurnya.

Pemerintah Aceh saat itu menginginkan agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 dicabut atau diubah terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena dianggap Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

Berawal dari hal tersebut Pemerintah Aceh mengambil suatu kebijakan transisi dengan menetapkan Saidan Nafi sebagai pelaksana tugas Ketua MAA. Pada intinya Pemerintah Aceh saat itu menginginkan agar qanun 2004 diubah terlebih dahulu terkait kepengurusan MAA.

Namun dalam perjalannya Badruzzaman tidak dapat menerima keputusan Pemerintah Aceh, dan mengambil langkah hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan ini tidaklah sia-sia dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan, dimana PTUN Banda Aceh pada September 2019 mengabulkan gugatan Badruzzaman sebagai penggugat dengan menyatakan dewan pengurus dan penetapan Plt. Ketua MAA adalah tidak sah.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved