Breaking News:

Presiden Tiga Periode

Karimun Usman, Amandemen UUD Tidak Haram dan Tidak Berbahaya

Ada yang mengatakan Amandemen UUD 1945 berbahaya bagi reformasi karena ada isu presiden tiga periode.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Politisi Aceh, Karimun Usman 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Provinsi Aceh, H Karimun Usman menyatakan amandemen UUD 1945 tidak haram dan tidak berbahaya.

Hal itu disampaikan Karimun sehubungan dengan hangatnya perbincangan tentang ide amandemen UUD45, antara lain disampaikan Ketua PAN Zulkifli Hasan.

"UUD 1945 sah dan tidak haram untuk dievaluasi.  Saya sependapat dengan Ketua PAN Zulkifli Hasan yang menyatakan hal itu," kata Karimun Usman, Selasa (7/9/2021).

Politisi kawakan Aceh Karimun Usman menyatakan ada yang mengatakan berbahaya Amandemen UUD 1945 karena ada isu Presiden Tiga Periode.

"Untuk mengamandemen UUD 1945, itu adalah hak MPR RI yang sama-sama kita pilih secara bebas & demoktratis 2019 Lalu. Mungkin yang mengatakan bahaya juga ikut memilih salah satu partai saat Pemilu Legislatif DPR RI dan DPD RI  waktu itu," kata Karimun Usman.

Oleh karena itu otomstis DPR RI dan DPD RI adalah semua menjadi Anggota MPR RI .

"Bila pada saat evaluasi tentu masing-masing partai atau fraksi serta  DPD akan memberi agumentasi yang akan jadi bahan perdebatan," kata Karimun yang pernah duduk di sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Masih Muda, Ini Daftar Dugaan Korupsi Keuchik Paya Bilie Hingga Ditahan Penyidik Kejari Lhokseumawe

Baca juga: SP4N LAPOR! Dibutuhkan untuk Jamin Pengaduan Masyarakat 

"Dan tentu akan dievaluasi pasal demi pasal oleh MPR. Bila muncul Presiden dapat di pilih tiga periode, itu sah saja apabila.sudah menjadi keputusan MPR," kata Karimun.

Menurut Karimun cara pengambilan keputusan bisa melalui musyawarah mufakat atau voting. "Kalau 3/4 anggota MPR setuju amandemen, maka sah," lanjut Karimun.

"Yang berhak melakukan evaluasi dan amandemen UUD 1945 adalah MPR RI. Jadi tak usah menakut-nakuti para anggota MPR RI , karena mareka pilihan rakyat Indonesia. Jangan bilang berbhaya," katanya mengingatkan sejumlah pernyataan pengamat.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved