Breaking News:

Salam

Pemerintahan Taliban Banyak “PR” Domestik

Taliban sudah mengumumkan komposisi pemerintah baru Afghanistan. Mullah Hasan Akhund (rekan Mullah Omar, sang pendiri gerakan itu)

Editor: bakri
Afghan Islamic Press via BBC
Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada. 

Taliban sudah mengumumkan komposisi pemerintah baru Afghanistan. Mullah Hasan Akhund (rekan Mullah Omar, sang pendiri gerakan itu) ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan. Sirajuddin Haqqani -- yang organisasinya masuk dalam daftar terorisme AS-- sebagai Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu yang sebelumnya disebut-sebut akan didapuk memimpin pemerintahan baru Afghanistan, ternyata ditunjuk sebagai wakil dari Akhund.

Taliban yang mengatakan akan tetatp menjalankan syariat Islam, berjanji akn lebih moderat dari pemerintahan mereka sebelumnya. Selain itu juga siap menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain. Taliban pun menyatakan siap menerima investasi dari luar negeri.

Segera setelah pengumunan pemerintahan baru Afghanistan, sejumlah langsung menyatakan mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Negara-negara yang sudah mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan antara lain, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Cina dan Rusia sebelumnya sudah memberi sinyal akan berhubungan baik dengan pemerintahan Taliban. Sedangkan Amerika Serkat (AS) sejauh ini belum bersikap. Presiden Joe Biden mengatakan sikap AS akan sangat tergantung prilaku Mullah Hassan Akhund dan kawan-kawan nantinya.

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Taliban harus berubah jika ingin pemerintahannya berjalan baik. Jika tetap tertutup, pemerintahan Taliban bisa kembali hancur. "Kalau dia tidak berubah maka ekonominya akan hancur sendiri sehingga pemerintahnya tidak bisa jalan lagi. Lalu, timbul lagi anti-Taliban.”

Menurut JK, Taliban harus menempatkan orang di pemerintahan sesuai kapasitasnya. Dia mencontohkan penunjukan bank sentral yang keliru bisa menyebabkan sistem keuangan kolaps atau bangkrut. Jusuf Kalla yang pernah terlibat dalam misi perdamaian di Afghanistan mengingatkan, "Semua tergantung sikap Taliban itu, dia mau terbuka atau tidak, dia mau pemerintahannya eksklusif atau inklusif, mau terbuka, mau mengangkat orang proporsional di pemerintahan. Jangan seperti tadi mengangkat gubernur bank sentralnya karena dia kasirnya Taliban langsung jadi gubernur bank sentral, itu akan jadi masalah sistem keuangan.”

Sedangkan pengajar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, beberapa waktu lalu kepada pers mengatakan, Taliban masih dalam euforia kemenangan atas negara adikuasa sehingga mereka sedang dalam optimisme tinggi. Dalam kondisi seperti itu pula Taliban akan berbicara pada tataran idealis. Misalnya, ingin membentuk persatuan nasional, tidak menghukum orang-orang anti-Taliban, serta mengampuni tentara, pemerintah, dan aparat kepolisian Afghanistan.

Untuk urusan keluar, Taliban juga akan berbicara untuk menciptakan opini positif di dunia. Apalagi, batas-batas geopolitik Afghanistan cukup rawan. Di sebelah timur, Afghanistan berbatasan dengan Pakistan, sebelah barat berbatasan dengan Iran, di utara berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan, di timur laut berbatasan dengan Cina.

Ke depannya, Taliban akan banyak berbicara pendekatan-pendekatan pembangunan. Misalnya, mereka akan berbicara tentang pendidikan, kesehatan, kerja sama teknologi, pemerintahan yang berbasis supremasi hukum, kemudian berusaha mempersatukan masyarakat sipil. Sebab, kita tahu, Afghanistan ini dihuni masyarakat multietnis atau berbagai bagai suku bangsa. Berdasarkan data World Population Review persentase demografi etnis penduduk Afghanistan antara lain Pashtun 42 persen, Tajik 27 persen, Hazara 9 persen, Uzbek 9 persen, Aimak 4 persen, Turkmen 3 persen, Baloch 2 persen dan empat persen sisanya masuk kelompok etnis lain. "Ini harus dipersatukan, karena sentimen etnisnya mereka berbahasa berbeda, sejarah kebangsaan berbeda tapi agamanya satu, kira-kira 88 persen Islam sunni dan 12 persen Islam syiah."

Artinya, dari banyak pendapat itu kita melihat bahwa pemerintahan Taliban memang harus dengan banyak PR di dalam alias masalah domestik. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved