Breaking News:

Salam

Tragedi Penjara Tangerang, Pelajaran Bagi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Tangerang yang dihuni 2.072 narapidana, terbakar pada Rabu (8/9) dinihari

Editor: bakri
Instagram/infotangerangkot
Kebakaran terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021) dini hari. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Tangerang yang dihuni 2.072 narapidana, terbakar pada Rabu (8/9) dinihari. Sekurangnya, 44 narapidana yang umumnya napi kasus narkoba tewas dalam tragedi itu dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari 44 orang yang meninggal, 41 orang tewas di tempat dan tiga lainnya meninggal sehari kemudian dalam perawatan di rumah sakit. Segera setelah kebakaran itu, pemerintah mendapat sorotan dari dalam dan luar negeri terkait dengan pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly berjanji akan merumuskan formula untuk mencegah terulangnya kebakaran seperti terjadi di Lapas Kelas I Tangerang. Ia menyebut peristiwa itu sebagai musibah. “Tentu saja kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelidiki sebab-sebab kebakaran dan tentu saja memformulasikan strategi pencegahan agar musibah berat seperti ini tidak terjadi lagi."

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Adi Hidayat mengaku pihaknya sudah memeriksa 20 saksi karena diduga ada tindak pidana yang terjadi dalam kasus kebakaran itu. Para terperiksa antara lain petugas lapas yang piket saat kebakaran terjadi, petugas lapas yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, dan napi selamat yang menempati Blok C2. "Karena diduga terjadi tindak pidana, maka kami mengumpulkan alat bukti," ungkapnya.

sambungnya.

Tak lama setelah kebakaran yang menewaskan banyak narapidana itu, dari dalam negeri, pengacara publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal menuntut pemerintah untuk meminta maaf atas terjadinya insiden itu. Ia menilai, banyaknya korban meninggal akibat kebakaran tersebut makin menunjukkan buruknya pengelolaan Lapas di Indonesia. Baik dari sisi kebijakan peradilan pidana terpadu, maupun dari manajemen dan keamanan lapas.

Ia mencatat bahwa data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 September 2021, Lapas Tangerang yang seharusnya berkapasitas 600 orang, tapi diisi sampai 2.072 orang. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas tinggi sebesar 245 persen.

Permasalahan membeludaknya napi narkoba memang merupakan mata rantai dari ketidakberesan hukum hingga infrastruktur rehabilitasi. Sebab itu, penyelesaian juga harus dilakukan menyeluruh dan berkelanjutan. Ia menilai kondisi kelebihan kapasitas ini juga didukung oleh banyaknya narapidana narkotika di dalam penjara tersebut.

Hal itulah yang dinilai sang pengacara publik sebagai makin menambah panjangnya daftar permasalahan pendekatan pidana penjara dalam perumusan hukum pidana narkotika di Indonesia. "Ini berkonstribusi terhadap overcrowding lapas dan berdampak terhadap pengelolaan lapas di Indonesia yang tidak sigap terhadap kondisi bencana."

Ia menganjurkan pemerintah mereformasi pendekatan pidana penjara dalam hukum pidana dengan alternatif penghukuman non penjara. "Mendorong pemerintah untuk kembali melakukan upaya asimilasi dan integrasi warga binaan pemasyarakatan terutama yang terkait kasus narkotika dengan kualifikasi pengguna atau pecandu."

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, kebakaran itu bukanlah perkara remeh. Menurut dia, puluhan nyawa yang hilang menyangkut masalah hak asasi manusia (HAM). "Kejadian ini semakin menunjukkan urgensi untuk mengatasi masalah penjara di Indonesia yang sarat pelanggaran hak-hak asasi manusia."

Usman mengatakan, para tahanan dan terpidana kerap ditempatkan dalam penjara yang sesak dan mengancam hidup dan kesehatan. Meski diketahui mereka telah melakukan pelanggaran pidana, namun sejatinya mereka adalah manusia yang berhak atas kondisi yang layak dan hak atas kesehatan. “Semua tahanan berhak diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Tempat penahanan harus menyediakan ruang, penerangan, udara, dan ventilasi yang memadai."

Yang pasti semua pihak berharap, tragedi seperti di Lapas Tangerang tidak terulang. Kapasitas penjara melebihi standar ruang adalah akar masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved