Breaking News:

Haba Kampus

Unmuha Aceh Tandatangani MoU dan MoA dengan LSP-HKI

Saat ini, terang Rektor, hampir semua bidang dituntut ada legalitas formal profesi, bahkan sarjana lainnya juga diwajibkan harus memiliki legalitas.

Penulis: Saifullah | Editor: Saifullah
FOR SERAMBINEWS.COM
Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr H Aslam Nur MA, bersama Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP-HKI) menandatangani MoU dan MoA secara virtual di Ruang Rapat Rektorat lantai 1 Gedung Unmuha, Selasa (7/9/2021). 

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr H Aslam Nur MA, bersama Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi  Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI), menandatangani MoU dan MoA secara virtual di Ruang Rapat Rektorat lantai 1 Gedung Unmuha, Selasa (7/9/2021).

Dalam penandatangan kesepakatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoA antara Dekan Fakultas Hukum Unmuha, Dr H Rizanizarli, SH, MH dengan Direktur LSP HKI, Sabela Gayo, SH, MH, PhD.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I Unmuha, Dr H Fadhlullah, SH, MS, Wakil Rektor II H Almanar, SH, MH, dan Wakil Rektor III Ir H Zardan Araby, MT.

Lalu, Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Kerjasama Dr Febyolla Presilawati SE MM, Wakil Dekan I FH Mainita SH MH Kes, Wakil Dekan II FH Muhammad Haikal Daudy SH MH, Wakil Dekan III FH Airi Safrijal SH MH.

Serta seluruh dekan fakultas di lingkungan Unmuha yang mengikuti secara daring.

Rektor Unmuha, Dr H Aslam Nur MA dalam kata sambutannya menyampaikan, rasa syukurnya karena acara ini dapat terlaksana dan dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Baca juga: Implementasikan MBKM, FT Unmuha Aceh Gelar Workshop Penyusunan Kurikulum

Aslam Nur mengatakan, bahwa ini adalah sesuatu yang penting mengingat Fakultas Hukum adalah yang pertama sekali berdiri pada tahun 1969 sebagai cikal bakalnya berdiri Unmuha.

“Saat ini, Unmuha ada tujuh fakultas dan 17 program studi, kita berharap agar Fakultas Hukum maju dalam berbagai hal,” ucapnya.

Saat ini, terang Rektor, hampir semua bidang dituntut ada legalitas formal profesi, bahkan sarjana lainnya juga diwajibkan harus memiliki legalitas seperti ilmu sosial.

“Oleh karena itu apa yang digagas oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dengan LSP HKI adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam perkembangan aspek Hukum dan juga di dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara,“ kata Aslam Nur

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi  Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI), Sabela Gayo SH MH menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan.

“Serta apresiasi yang tinggi kepada Rektor Unmuha dan jajarannya yang dapat merespon dengan baik pihak LSP HKI untuk melakukan kerja sama,” urainya.

Baca juga: Re-Akreditasi, LAM-PTKes Visitasi Prodi S2 MKM Unmuha

“Kami akan melakukan pendidikan dan pelatihan maupun uji sertifikasi kepada lulusan Fakultas Hukum sebagai pendamping ijazah,” ujar Sabela Gayo.

Sabela Gayo mengatakan, pelaksanaan penidikan dan uji sertifikasi ini sebenarnya bukan hanya bagi Fakultas Hukum, namun dapat juga dilakukan bagi selain Fakultas Hukum.

“Kami berharap bagi lulusan yang sudah memiliki sertifikat Profesi Hukum Kontrak Indonesia, khususnya Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dapat bersama diterjunkan didalam bentuk kontrak swakelola pendamping penggunaan dana desa maupun lainnya,” tukas dia.

“Kami berharap, ke depan Unmuha dapat memberikan ruang untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) hukum kontrak Indonesia,” pungkas Sabela Gayo.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved