Breaking News:

Berita Aceh Tengah

Buka Musyawarah Raya Luar Biasa PDA, Gubernur Aceh Ingatkan 6 Peran Penting Parpol

Gubernur Aceh Nova Iriansyah, membuka secara resmi Musyawarah Raya Luar Biasa Partai Daerah Aceh (PDA) tahun 2021 di Aceh Tengah

Penulis: Subur Dani | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Gubernur Aceh Nova Iriansyah tampak berangkulan erat dengan Tgk H. Baihaqi Yahya (Baba Panton) selaku Ketua Dewan Mustasyar PDA, Ketua PDA Tgk. Muhibbussabri dan Ketua PNA Samsul Bahri (Tiyong) di sela-sela pembukaan Musyawarah Luar Biasa PDA di Takengon, Aceh Tengah, Jumat (10/9/2021) malam 

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Nova Iriansyah, membuka secara resmi Musyawarah Raya Luar Biasa Partai Daerah Aceh (PDA) tahun 2021, di Aula Grand Bayu Hill, Aceh Tengah, Jumat (10/9/2021) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh mengajak seluruh jajaran pengurus PDA untuk kembali 6 peran penting parpol dalam sebuah kehidupan bernegara.

“Jika kita menelaah kembali tentang makna kehadiran sebuah partai politik, kita akan melihat betapa pentingnya peran partai politik dalam mempengaruhi kebijakan bernegara dan bermasyarakat. Setidaknya ada 6 peran penting Parpol,” ujar Nova.

Baca juga: Pilkada Aceh 2022, Politisi PNA Darwati A Gani : Acuan Aceh UUPA, Bukan UU Lain

Keenam peran yang dimaksud Gubernur adalah, pertama, untuk melakukan sosialisasi politik guna membentuk sikap dan orientasi kebijakan yang berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak

Peran kedua dari keberadaan Parpol adalah melakukan rekrutmen politik, dengan menyeleksi, memilih atau mengangkat seseorang untuk dapat melaksanakan sejumlah peranan dalam sebuah sistem yang dibangun bersama.

Peran ketiga, sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui proses pembuatan kebijakan umum. Kempat, sebagai wahana untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Baca juga: Viral Video Pencuri Diarak Warga di Bener Meriah, Tangan Diikat dan Digantung Semprot Hama

Kelima, untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, sebagai kontrol sosial bagi Pemerintah dan pengambil kebijakan.

Dan terakhir, sebagai wadah pengendalian aspirasi, yaitu dengan cara mengatur ritme perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Dengan latar belakang sejarah Aceh yang sangat khas, sudah pasti keenam fungsi itu sangat penting diterapkan di daerah kita guna memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal,” kata Nova. (*)

Baca juga: Ketua KIP Abdya dan Guru Main Judi Poker di Kebun Sawit, Lari Saat Digerebek, Ini Jumlah Uang Disita

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved