Breaking News:

Salam

Investasi, Barang Langka di Tengah Pandemi

Pemerintah Pusat berkomitmen untuk segera mewujudkan investasi besar Murban Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak

Editor: bakri
For Serambinews.com
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesi (Gernas BBI) di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu 8/9/2021. 

Pemerintah Pusat berkomitmen untuk segera mewujudkan investasi besar Murban Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Bahkan, rencana investasi asing ini masuk dalam daftar salah satu prioritas utama pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengawal dan menuntaskan proyek tersebut. "Presiden memerintahkan saya, karena saya kebetulan penanggung jawab, itu harus dituntaskan dan kita ingin tuntaskan tentu dalam aturan main yang ada," kata Luhut tiga hari lalu di Banda Aceh.

Luhut mengungkapkan, Pemerintah Pusat sangat serius dalam mendukung rencana investasi UEA di Aceh. Hingga kini, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan investor dan dalam waktu dekat pihak UEA akan kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana investasi dimaksud.

Terkait rencana investasi Murban Energy di Aceh, katanya, sudah banyak tercapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan UEA. Menko Marves mengatakan, pihak UEA akan menggelontorkan dana sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk melakukan investasi di Kepulauan Banyak. "Hubungan Aceh dengan UEA kita kawinkan. Mereka sudah meninjau Aceh Singkil dan sudah bicara. Saya juga telepon dengan Menteri Suhail, nanti tanggal 13, 14, 15, mereka akan datang lagi ke Indonesia untuk membahas berbagai proyek kerja sama Indonesia-Abu Dhabi. Pak Gubernur nanti juga harus di sana kita bahas sama-sama," jelas Luhut.

Meski UEA akan menanamkan modal besar untuk investasi jangka panjang di Aceh, namun Luhut meminta masyarakat tidak marah karena dalam proyek investasi tersebut nantinya akan ada keterlibatan pihak Cina. "Dunia itu berputar begitu, jadi kita jangan terlalu marah-marah, ngapain Cina ke Indonesia. Jadi, CEO Abu Dhabi itu dari Cina. Itulah sekarang sudah globalisasi. Ketahanan negara yang harus kita buat. Jangan membentengi diri kita tidak berhubungan dengan orang lain. Sekarang semakin global," tambah Luhut.

Kabar terakhir, sekitar tanggal 3 dan 4 November 2021 Presiden Jokowi akan terbang ke Abudhabi untuk penandatanganan investasi UEA di Indonesia, termasuk Aceh.

Kita bersyukur pihak swasta Uni Emirat Arab tidak mengulur-ulur rencana investasinya di Aceh meski di tengah pandemi. Padahal, kita tahu, saat ini dunia sedang lesu investasi akibat pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya. Saat ini, investasi baik dari luar maupun dalam negeri, di semua negara menjadi barang langka. Banyak negara mengakui terjadi banyak pembatalan atau penundaan investasi sebagai dampak wabah virus Corona. 

Sebagai barang langka, maka kita harus “merawat” baik-baik mulai rencana hingga saat dilaksanakannya proyek investasi bidang pariwisata itu nantinya. Kita bukan hanya ingin Aceh menjadi tempat liburan seperti di Maladewa dan Kepulauan Karibia, tapi juga kita ingin putra-putri Aceh mendapat peluang kerja di sana.

Justru itulah, selain “merawat” rencana investasi besar dari luar negeri itu, pemerintah di Aceh juga harus terus melihat kesulitan-kesulitan para investor dalam negeri di Aceh, terutama pihak swasta. Sebab, kita tahu ada beberapa proyek investasi swasta dalam negeri di Aceh saat ini mangkrak.

Investasi tentu menjadi instrumen pilihan strategis untuk merespons tantangan pandemi, terutama untuk membantu melindungi masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi Covid-19. Dan, karenanya, pemerintah berupaya mendorong investasi demi pemulihan ekonomi. Namun, investasi yang masuk disebut akan sulit mencapai target karena adanya sejumlah persoalan.

Salah satunya adalah masalah kepastian hukum. "Meski beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum bagi investor, hanya saja, yang perlu menjadi perhatian ialah masalah turunnya peringkat indeks korupsi Indonesia. Tentu ini menjadi semacam lampu kuning karena jika pemberantasan korupsi dianggap melemah maka hal ini bisa jadi mengindikasikan potensi penyelewengan kekuasaan. Hal ini saya kira bisa menjadi persepsi negatif bagi investor," kata seorang pengamat investasi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved