Breaking News:

Kasus Korupsi

Sri Mulyani Sebut 127 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, Minta RUU Ini Segera Disahkan 

Hal itu termasuk tata kelola secara reformasi birokrasi maupun keuangan. Buktinya, ada 127 kepala daerah yang tertangkap dengan kasus korupsi...

Editor: Eddy Fitriadi
kompas.com
Menkeu RI Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2021, pemerintah daerah belum optimal dalam menerapkan tata kelola pemerintahan. 

SERAMBINEWS.COM -  Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2021, pemerintah daerah belum optimal dalam menerapkan tata kelola pemerintahan.

Hal itu termasuk tata kelola secara reformasi birokrasi maupun keuangan.

Buktinya, ada 127 kepala daerah yang tertangkap dengan kasus korupsi.

“Belum optimalnya tata kelola tersebut juga terlihat dari dispartas kinerja pemerintah daerah (pemda) di masing-masing daerah. Bahkan ada juga isu transparansi dan integritas selain kompetensi juga sangat menonjol dari publik sejak tahun 2004. Ada 127 kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI dalam membahas RUU HKPD, Senin, (13/9/2021).

Sri Mulyani mengatakan, tata kelola penyelenggaraan pemda juga selama ini belum optimal. Hal ini terlihat dari sebagian besar yang memiliki nilai reformasi dan birokrasi yang rendah, yaitu kebanyakan di level C atau CC.

Selain itu, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, terlihat dari tingginya besaran belanja birokrasi daerah yang mencapai 59% dari anggatan daerah yang ditotalkan dalam tiga tahun terakhir.

Juga kolaborasi antara daerah dalam menciptakan daya tarik, daya investasi, daya competitiveness dari daerah tersebut juga terlihat masih sangat terbatas.

“Terkait daya saing tersebut, tercatat 60% daerah yang memiliki indeks daya saing sedang atau rendah berdasarkan survei dari BRIN tahun 2021. Ini akan berdampak pada tujuan nasional. Padahal kapasitas daerah dalam melakukan berbagai ususan pemerintahan sangat penting dalam bertujuan bernegara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga katakan, belum optimalnya kapasitas pemda tersebut akan semakin sulit untuk mencapai tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam UUD 1945.  Dia mencontohkan, urusan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan usuran yang sudah didesentralisasikan kepada daerah.

“Jika penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat berdampak pada kualitas SDM di masa depan,” ujarnya. 

Dengan permasalahan tersebut, maka pemerintah akan terus mendorong untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai RUU HKPD ini sebagai bagian dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dan ketimpangan di daerah itu.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Dorong RUU HKPD, Sri Mulyani ungkap ada 127 kepala daerah terjerat kasus korupsi"

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved