Breaking News:

Keuangan Daerh

Badan Litbang Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan

Melalui pengukuran IPKD tersebut diharapkan, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerahnya. Guna memudahkan pen

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Ansari Hasyim
For Serambinews.com
Agus Fatoni, Kepala Badan Litbang Kemendagri 

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi kebijakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Sesi ke-III, Kamis (9/9/021).

Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, menjelaskan, pengukuran IPKD dilaksanakan berdasarkan beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Melalui pengukuran IPKD tersebut diharapkan, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerahnya. Guna memudahkan pengukuran IPKD, Kemendagri telah membuat sistem aplikasi pengukuran IPKD yang mudah digunakan, sehingga input dokumen dapat dilakukan lebih mudah, dan pengukuran bisa berlangsung secara otomatis.

Baca juga: Hari Ini 326 Orang Divaksin Covid-19 di BACH, Total Sudah Capai 71.266

Melalui pengukuran IPKD tersebut akan ditetapkan satu daerah provinsi berpredikat terbaik pada masing-masing kategori dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Di sisi lain, juga akan ditentukan satu daerah kabupaten dan kota terbaik di dalam kategori yang sama. Untuk daerah yang memperoleh predikat terbaik berdasarkan kategori tersebut, bakal diberikan penghargaan dan dijadikan dasar pemberian insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Tak hanya itu, melalui pengukuran IPKD juga akan dihasilkan satu daerah provinsi berpredikat terburuk pada masing-masing kategori, baik kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah. Predikat yang sama juga akan diberikan pada masing-masing satu kabupaten dan satu kota dalam klaster yang sama. “Untuk predikat terburuk pada daerah dengan masing-masing klaster kemampuan keuangan tersebut akan diberikan pembinaan secara khusus oleh Kemendagri,” jelas Fatoni.

Baca juga: Update Corona Hari Ini, Bertambah Lagi 12 Warga Lhokseumawe Terpapar Covid-19, Total Kasus 1.631

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Litbang Kemendagri Sumule Tumbo menyampaikan, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2020, secara teknis kewenangan pengukuran IPKD dilakukan oleh dua pihak, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Pada pengukuran IPKD di tingkat provinsi, pengukurannya dilakukan Mendagri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri. Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota, proses pengukurannya dilaksanakan oleh gubernur melalui Badan Litbang Daerah Provinsi atau sebutan lainnya. “Dalam hal ini gubernur juga melaporkan hasil pengukuran IPKD tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Sumule.

Baca juga: Habis Limit, 51 Dosis Vaksin Sinovac Terbuang di Aceh Besar, 4 Dosis Rusak

Sumule meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penginputan dokumen yang dibutuhkan melalui laman http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id. Adapun dokumen tersebut di antaranya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, dokumen juga terdiri dari opini BPK atas LKPD selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. “Diharapkan pemerintah daerah untuk menginput dokumen-dokumen tersebut agar proses pengukuran dapat segera dilakukan,” tambah Sumule.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved