Breaking News:

Jokowi Terbitkan PP Baru, PNS yang Bolos Kerja Bakal Kena Pemotongan Tunjangan hingga Pemecatan

Dalam aturan tersebut, disebutkan soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar.

Editor: Amirullah
Tribun Style
ilustrasi PNS 

SERAMBINEWS.COM - Siap-siap bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering bolos kerja.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan tersebut, disebutkan soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar.

Ada 17 hal yang menjadi kewajiban PNS, termasuk masuk kerja dan menaati jam kerja.

"PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan," demikian bunyi Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2021.

PNS yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemberhentian.

"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Kemudian, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja juga bakal diberhentikan dengan hormat.

Adapun pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Sanksi berat lainnya yang menanti yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Sanksi tersebut dijatuhkan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 tahun.

Lalu, pembebasan sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam 1 tahun.

PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur mengenai hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran sedang, berupa pemotongan tunjangan.

Hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan dijatuhkan terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun.

Lebih lanjut, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun.

Lalu, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.

Sementara, hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan tertulis, diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun.

Selanjutnya, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam 1 tahun.

Adapun, sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam 1 tahun.

"Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan," demikian bunyi Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

Artikel ini telah tayang di tribunnewswiki.com dengan judul Jokowi Teken PP Baru, PNS Bolos Kerja Bakal Kena Pemotongan Tunjangan hingga Pemecatan

Baca juga: 10 Mahasiswa UNS yang Bentangkan Poster Saat Kunjungan Jokowi Diamankan, Pengacara Ungkap Alasannya

Baca juga: Daftar Gaji PNS 2021 Terbaru, Lengkap dengan Tunjangan yang akan Diterima

Baca juga: Video Amatir Kontak Tembak KKB dengan Aparat hingga Pembakaran Bank di Distrik Kiwirok Papua

Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved