Breaking News:

Pemkab Diminta Batalkan Pembelian Tanah RSUD

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Besar, Juanda Jamal, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS COM
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar, Juanda Jamal 

JANTHO - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Besar, Juanda Jamal, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk batalkan rencana pembelian tanah untuk lokasi pembangunan RSUD, di Desa Bada, Kecamatan Ingin Jaya, senilai Rp 17,5 miliar.

Permintaan pembatalan itu lantaran anggaran yang diperuntukan pembelian lahan sudah dialihkan untuk keperluan lain, seperti membeli 7 mobil ambulans dan alat polymerase chain reaction (PCR) dengan nominal 10,5 miliar. “Jadi, untuk apa lagi beli tanah Rp 17,5 miliar.  Ini memboroskan uang rakyat saja," tandasnya kepada Serambi, Senin (13/9/2021).

Dikatakan Juanda Jamal, sudah banyak contoh pembelian tanah oleh Pemkab Aceh Besar yang sampai saat ini tidak difungsikan. Seperti pembelian lahan Pasar Baitussalam pada tahun 2018, dimana pasar mega los tidak juga dibangun. Demikian juga dengan lahan kuburan di Lubuk Batee pada tahun 2020 juga kurang berfungsi. Lahan Rumah Potong Hewan (RPH) seluas satu hektare tahun 2020 juga tidak jadi dibangun. Ketiga lokasi itu dianggarkan dari APBK Perubahan.

“Melihat kondisi seperti ini, kita tidak ingin uang rakyat habis sia-sia. Apalagi dokumen rencana pembangunan RSUD Aceh Besar belum lengkap. Ini tidak mungkin terwujud, makanya kita minta Pemkab Aceh Besar segera batalkan pembelian tanah untuk RSUD tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, masih banyak kepentingan masyarakat yang lebih mendesak dan urgen yang harus dipikirkan. Terlebih di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Jakfar SP mengatakan, tidak cukup lahan untuk membangun RPH. Karena, untuk pembangunan satu unit RPH lengkap luas tanah dua hektare. Sedangkan lahan yang dimiliki hanya satu hektare.

Kabid Perdagangan Diskop UKM dan Perdagangan Aceh Besar, Muslim SE menuturkan, terkait pasar mega los yang tak jadi dibangun di Baitussalam, padahal pada tahun 2020 sudah pernah dianggarkan Rp 3 miliar. “Karena refocusing, di black list.  Kemungkinan, pada tahun 2022 pasar akan dibangun di Baitussalam dari anggaran APBN," katanya.(as)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved