Breaking News:

Salam

Kesempatan Korupsi di dalam Kesempitan

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengatakan terjadi penambahan kekayaan

Editor: bakri
kompas.com

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengatakan terjadi penambahan kekayaan harta pejabat selama pandemi Covid-19 sebesar 70 persen. Pernyataan itu bukan isapan jempol, tapi merupakan hasil analisis tim KPK terhadap melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

KPK mengungkapkan, di antara pejabat yang bertambah kaya di tengah pandemi Covid-19 ini ada;ah para menteri kabinet pimpinan Presiden Jokow Ada 58 persen menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan, ada 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan hanya 3 persen pembantu Presiden Joko Widodo itu yang melaporkan kekayaannya turun.

Bukan hanya pejabat negara tingkat menteri yang tambah kaya, tapi pejabat-pejabat lainnya mulai dari pusat hingga ke daerah juga banyak yang tambah kaya di tengah pandemi ini. Ada sejumlha gubernur juga yang tambah kaya. Lihat saja berapa banyak bupati dan wali kota serta pejabat-pejabat bawahannya yang ditangkap KPK akhir-akhir ini.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan bahwa para pejabat negara harus bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. "Kalau tidak bisa dijelaskan maka masuk dalam kategori illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar."

Namun, Zaenur menjelaskan, illicit enrichment belum diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dengan demikian, Zaenur menilai, jika illicit enrichment telah dimasukkan dalam sistem peradilan di Indonesia, ketika pejabat negara yang mengalami peningkatan harta kekayaan secara drastis dan tidak bisa dijelaskan, maka harta tersebut bisa dirampas negara.

Makanya, pemerintah didesak supaya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). "Namun sayangnya revisi UU Tipikor sampai sekarang tidak ada kemajuan, selain itu RUU Perampasan Aset yang mengenal unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan itu juga tidak ada progres."

KPK juga mengatakan, saat ini pelaporan LHKPN di Indonesia tidak disertai sanksi yang jelas. Sebab, UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penyelenggara negara mesti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bahkan tidak mengatur soal sanksi tegas pelaporan LHKPN. "Dalam UU tersebut sanksinya disebut administratif, tapi tidak diatur lebih lanjut sampai sekarang dalam peraturan perundang-undangan."

Dalam pandangan Zaenur, jika pemerintah ingin memberantas korupsi secara efektif maka harus dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset dan reivis UU Tipikor. "Dalam UU Tipikor bisa mengkriminalkan (memasukkan) illicite enrichment, kalau dalam RUU Perampasan Aset bisa mengkriminalkan unexplained wealth."

Refocusing  anggaran untuk penanggulangan Covid-19 pada komposisi anggaran negara dan daerah pada tahun 2020 dan 2021 ternyata membuka lebar peluang korupsi. Lihat saja ada dua menteri kabinet Indonesia maju yang ditangkap KPK gara-gara menyelewengkan anggaran itu. Demikian juga beberapa kepala daerah tak ketinggalan ikut menimkati dana penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.

Karena itu, berulang-ulang termasuk di Aceh, penggunaan dana refocusing selain diminta evaluasi oleh kalangan DPRA dan aktivis antikorupsi, juga ada yang dilaporkan ke KPK.

Seorang pengamat ekonomi dan keuangan mengatakan, “Refocusing atau realokasi anggaran memang titik rawan yang kemungkinan membuka peluang untuk terjadinya ketidaktepatan kebijakan dan membuka peluang terjadinya korupsi secara legal. Apalagi, tidak ada aturan terperinci yang mengatur sejauh mana refocusing dan realokasi bisa dilakukan dan mekanisme pengawasannya agar refocusing dan realokasi yang dilakukan benar-benar untuk menangani kedaruratan pandemi Covid-19.” Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved