Breaking News:

Salam

Jangan Gerogoti Lagi Anggaran Belanja Publik

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah meningkatkan belanja pelayanan publik dan mengurangi belanja pegawai

Editor: bakri
For Serambinews.com
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian 

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah meningkatkan belanja pelayanan publik dan mengurangi belanja pegawai. “Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” kata Mendagri.

Belanja pelayanan publik adalah belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sedangkan yang dimaksud dengan belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan masyarakat luas. Misalnya seperti administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas.

Menurut Tito pandemi Covid-19 mengajarkan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.

Menurutnya pandemi Covid-19 juga memberikan pembuktian bahwa banyak kegiatan atau pertemuan yang dapat dilaksanakan secara virtual, dengan tetap menghasilkan output yang produktif. Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi. Sebaliknya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing.

Para gubernur, bupati, dan wali kota juga diminta memperhatikan secara serius alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Intinya, agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas, namun dijalankan dan disalurkan sesuai pos anggarannya, serta dirasakan manfaatnya.

“Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20%, kesehatan 10% minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” tandasnya.

Sudah puluhan tahun anggaran negara dan daerah tersedot untuk belanja pegawai dalam jumlah yang sangat banyak. Di Aceh, hasil penelitian beberapa tahun lalu, ada daerah yang hampir 70 persen anggarannya tersedot untuk belanja aparatur. Sedangkan yang lainnya berkisar antara 50 sampai 60 persen anggaran yang terpakai untuk belanja pegawai setipa tahun. Fenomena itu berlangsung hingga sekarang.

Dan, Mendagri Tito Karnavian tampaknya akan secara serius berupaya membalikkan formula anggaran yang sudah lama salah kaprah itu. APBA dan APBK yang seharusnya lebih besar untuk belanja kepentingan publik, malah dibalik lebih besar untuk kepentingan belanja aparatur. Akibatnya, pelayanan publik makin lama makin berkurang.

Padahal, niat besar reformasi birokrasi di negeri ini antara lain adalah meningkatkan pelayanan publik. Namun, yang dilihat publik justru makin hari makin besar ambisi oknum-oknum birokrat menggerogoti porsi anggaran belanja publik. Untuk itu, bersama dengan peringatan dari Mendagri tadi, kini perlu terus dilakukan terobosan dalam rangka percepatan dalam peningkatan pelayanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana dicita-citakan reformasi.

Banyak hasil penelitian yang menyatakan pelayanan publik sampai saat ini masih banyak dijumpai kekurangan dan kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi. Seorang pakar birokrasi mengatakan, “Salah satu kegiatan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menyusun indeks kepuasan publik."

Satu hal yang juga perlu menjadi catatan adalah mengenai etika dalam pelayanan publik yang selama ini menimbulkan banyak keluhan. Padahal, etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kunci keberlangsungan pelayanan itu sendiri. Namun, tidak banyak penyedia jasa layanan memberikan perhatian pada etika pelayanan publik. Layanan publik, dalam hal ini aparatur pemerintah lebih mementingkan pelaksanaan layanan sebagai rutinitas sehingga lupa dengan nilai hakikat dari pelayanan tersebut. Akibatnya pelayanan publik diselenggarakan hanya sekadar memenuhi rasa tanggung jawab tanpa berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang menerima layanan tersebut. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved