Breaking News:

Berita Kutaraja

Komisi I DPRK Serap Masukan soal Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan

"Tujuan RDPU ini untuk mendapatkan masukan dan saran demi penyempurnaan draf Raqan ini," kata Musriadi.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
HUMAS DPRK BANDA ACEH
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/2021). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/2021).

RDPU tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman dan dihadiri Ketua Komisi I, Dr Musriadi, SPd, MPd bersama anggota komisi, stakeholder terkait, baik dari Pemko, para tenaga ahli, LSM, akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Ketua Komisi I, Dr Musriadi menyampaikan, pihaknya akan segera merampungkan Raqan yang sudah dibahas sejak awal tahun 2021 ini.

Rangkaian tahapan telah dilaksanakan dengan berbagai pendekatan yang melibatkan berbagai pihak sesuai latar belakang keilmuan di bidang perpustakaan, baik dalam dan luar negeri. 

Berbagai masukan tersebut masih akan dibuka ruang dalam RDPU yang diselenggarakan oleh pihaknya.

"Tujuan RDPU ini untuk mendapatkan masukan dan saran demi penyempurnaan draf Raqan ini," kata Musriadi.

Baca juga: Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh: Pengelola Perpustakaan Harus Sesuai Disiplin Ilmu

Baca juga: Komisi I DPRK Banda Aceh Minta Pemko Siapkan Desk Pemilihan Keuchik

Baca juga: Komisi I DPRK Banda Aceh Mulai Bahas Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan

Musriadi menjelaskan, pembahasan Raqan ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh belum memiliki aturan kebijakan tentang penyelenggaran perpustakaan.

Sehingga penyelenggaran perpustakaan di lingkup Kota Banda Aceh masih belum mencerminkan kota cerdas sebagaimana visi Kota Banda Aceh

Sejalan dengan itu, lanjut Musriadi, transformasi dunia literasi yang begitu cepat dengan perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan Kota Banda Aceh menyusun kebijakan penyelenggaraan perpustakaan.

Tentu yang berbasis teknologi dan juga inklusi untuk dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna layanan ataupun pemberi layanan itu sendiri.

"Kehadiran Qanun Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan mampu menjadi payung hukum yang memaksimalkan peran pihak terkait dalam upaya pelayanan maksimal," ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan, kebutuhan perpustakaan bukan hanya di dunia pendidikan saja seperti sekolah dan madrasah, tapi juga untuk badan publik lainnya yang terlibat langsung dalam keberlanjutan pembangunan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh. 

Baca juga: Komisi I DPRK Minta Wali Kota Evaluasi Kinerja OPD

Baca juga: Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh Minta Jangan Beri Ruang Bagi Pelanggar Syariat

Baca juga: Hari Ini, Pelantikan PAW KIP Aceh Besar, Ini Harapan Ketua Komisi I DPRK

"Keberadaan Qanun ini nantinya juga akan menjadi pedoman penyelenggaraan perpustakaan di tingkat gampong dan perpustakaan pribadi yang di dalamnya terdapat sejumlah pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum," jelas Musriadi.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved