Breaking News:

Opini

Menyalakan Pendidikan Demokrasi Publik

Tanda-tanda meredupnya demokrasi Indonesia telah dirasakan oleh publik bahkan kalangan elite di negeri ini

Editor: bakri
Menyalakan Pendidikan Demokrasi Publik
IST
Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM)

Oleh Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM)

Tanda-tanda meredupnya demokrasi Indonesia telah dirasakan oleh publik bahkan kalangan elite di negeri ini. Problem menyuarakan aspirasi melalui mural akhir-akhir ini pun menjadi fenomena puncak gunung es. Dalam berdemokrasi, menyuarakan gagasan atau fungsi public adalah keniscayaan, tanpa itu demokrasi akan condong pada arah otoritarian, oligarki bahkan feodal.

Fakta ketidaksesuaian antara aspirasi publik dengan kebijakan yang diciptakan oleh pemangku kekuasaan dapat dilihat dari keberadaan aspirasi rakyat yang masuk pada program legislatif nasional (prolegnas) hingga yang telah menjadi Undang-Undang. Apakah itu UU KPK atau UU ITE.

Tanpa mengurai semua problem hulu dari suramnya demokrasi Indonesia hari ini, penulis mencoba membangun konsepsi terkait bagaimanakah strategi untuk terus menyalakan kekuatan demokrasi Indonesia seiring upaya redupnya demokrasi terus jerjadi? Dan bagaimana pula bentuk penguatan pendidikan demokrasi yang hendak dijalankan guna terjalinnya keberlanjutan dan sinergitas dalam penguatan demokrasi Indonesia?

Sebagai negara yang menerapkan demokrasi Pancasila, telah menjadi keniscayaan bahwa kesadaran berdemokrasi harus menyentuh semua lapisan publik, tidak terkejuali para pejabat negara atau penyelengara negara saja. Tanggung jawab untuk memperkuat demokrasi tidak hanya dilepaskan pada instansi pemerintah, tetapi juga jarus diperkuat oleh lembaga civil society yang diprakarsai oleh publik secara kultur dan struktur di ruang publik.

Upaya penguatan demokrasi seperti ini mengharuskan adanya keseimbangan dalam mengawal demokrasi. Artinya, keseimbangan ini akan terjadi ketika demokrasi dikontrol dari luar pemerintah dan dari dalam pemerintah. Jika dua sisi pengontrolan demokrasi ini tidak terjadi dan tidak mengarah pada prinsip demokrasi Pancasila, maka dapat dipastikan bukan praktek demokrasi yang akan terjadi, melainkan tirani, feodal, oligarki berwajah demokrasi Pancasila.

Dalam kondisi bangsa hari ini, strategi penguatan demokrasi tidak dapat diserahkan seutuhnya pada partai politik (parpol), perguruan tinggi hingga organisasi kemasyarakatan kepemudaan (OKP) dan organisasi masyarakat (ormas). Tetapi lembaga pers, lembaga adat hingga tanpa lembaga pun harus turut memperkuat demokrasi Pancasila. Sederhananya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi publik. Demokrasi yang menyalurkan kekuasaan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.

Pemaknaan ini meski telah final secara konsep, namun masih menjadi pekerjaan besar dengan melihat praktik perwujudannya, baik dari sisi puncak kekuasaan maupun dari akar rumput.

Artinya sebab akibat berdemokrasi inilah yang menentukan nasib manusia yang demokrasi itu sendiri. Tidak akan terwujud demokrasi yang stabil jika puncak kekuasaannya tidak mampu menyaring aspirasi dari rakyat, sebaliknya, ketika rakyat tidak menguatkan praktik prinsip demokrasi dengan baik, maka tidak akan menghasilkan penguasa yang demokratis. Atas relasi demokrasi seperti inilah penulis sebut sebagai jalan lingkar berdemokrasi di Indonesia.

Salah-satu strategi untuk dapat memperkuat demokrasi Indonesia dapat dilakukan dengan terus menyalakan pendidikan demokrasi publik dengan apapun tantangan dan resikonya. Meski resiko dan tantangan tersebut juga datang dari penguasa. Pendidikan demokrasi publik tidak memerlukan kurikulum atau mengikuti kurikulum meurut hasrat politik kementerian, tetapi menyalakan pendidikan demokrasi dapat dilakukan pada setiap ruang publik, apakah itu di jalanan maupun di ruang-ruang formal.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved