Breaking News:

Sebaiknya Fokus Kejar Serapan APBA, Daripada Sibuk Usulkan Perubahan Anggaran

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Sulaiman SE, menyarankan Pemerintah Aceh untuk fokus mengejar realisasi anggaran yang masih sangat rendah

Editor: bakri
Sebaiknya Fokus Kejar Serapan APBA, Daripada Sibuk Usulkan Perubahan Anggaran
FOR SERAMBINEWS.COM
Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Sulaiman SE

BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Sulaiman SE, menyarankan Pemerintah Aceh untuk fokus mengejar realisasi anggaran yang masih sangat rendah, daripada mengusulkan perubahan anggaran. Sementara Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA justru menilai sebaliknya. Perubahan APBA 2021 bertujuan untuk memacu serapan anggaran.

Saran dari Sulaiman SE itu disampaikan dalam sebuah pernyataanya tertulisnya kepada Serambi, Sabtu (18/9/2021). Dia menyoroti rendahnya realisasi APBA 2021, yang hingga 14 September 2021 baru terserap sekitar 37,3 persen. Anehnya, dengan kondisi itu Pemerintah Aceh justru menginginkan dilakukan perubahan APBA 2021.

“Realisasi APBA 2021 yang masih sekitar 37,3% per 14 September 2021, merupakan bukti ketidakseriusan gubernur dalam membangun Aceh,” kata Sulaiman. Anggota DPRA ini menuturkan, di sisa waktu yang tersedia, dikhawatirkan akan terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang sangat tinggi.

Padahal Aceh masih membutuhkan serapan anggaran yang sangat besar hampir di semua lini. Apalagi di era pandemi, perputaran uang dari belanja pemerintah sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II yang hanya 2,56%, kata Sulaiman, seharusnya membuka nurani Pemerintah Aceh untuk terus menggenjot realisasi APBA. “Saya melihat Pemerintah Aceh hari ini aneh.

Seharusnya yang mereka kejar adalah realisasi APBA murni. Setelah itu, jika masih ada yang tidak mungkin terserap, baru memikirkan perubahan,” ujarnya. Menurut Sulaiman, Pemerintah Aceh sangat lambat dalam mengeksekusi APBA murni, sehingga di penghujung tahun realisasi masih sangat rendah. “Dan hari ini, mereka justru mencaricari alasan seakan dewan menghambat dilaksanakanya APBA Perubahan,” imbuhnya. “Padahal Pemerintah Aceh sendiri tidak pernah mengajukan rancangan perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 ke DPRA,” tambah Sulaiman lagi.

Apalagi, sambung Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRA ini, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2020 itu ditolak oleh dewan, dan sampai hari ini juga belum ada Pergub LKPJ. “Jadi bagaimana kita mau bahas APBA Perubahan?,” ucapnya. Sulaiman menilai, perubahan APBA 2021 tak lebih hanya sebatas kepentingan elite, tidak murni demi kepentingan rakyat. Karena bagaimanapun, belanja pegawai dan belanja barang yang mencapai 51,83% di postur APBA 2021 tetap tidak akan berkurang walau dilakukan perubahan anggaran.

“Maka dari itu, saya berharap Pemerintah Aceh untuk dapat fokus merealisasikan APBA murni saja dulu. Jika ada kepentingan rakyat yang belum terakomodir di APBA murni 2021, mari kita anggarkan di APBA 2022. Dengan catatan, Pemerintah Aceh harus berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam postur APBA 2022.

Jangan hanya berkata demi kepentingan rakyat, tapi dalam pelaksanaan justru untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” pungkasnya. Begitu juga soal pembangunan rumah duafa. Menurut Sulaiman, jika Pemerintah Aceh punya itikad baik, tinggal lakukan perubahan terhadap Pergub Penjabaran APBA. “Jadi tidak ada alasan pemerintah Aceh terhambat untuk itu (membangun rumah duafa) jika tidak ada APBA-P,” tukas Sulaiman.

Pemerintah Aceh lanjut dia, selalu mengejar target realisasi anggaran di akhir tahun, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menyebabkan pembangunan sebagaimana diharapkan selalu tidak tercapai. Jikapun ada peningkatan realisasi, tapi tidak pernah efisien. “Jangankan merujuk kepada RPJMA, Qanun APBA tahun berjalan saja seakan abai untuk direalisasikan oleh Pemerintah Aceh,” timpal Sulaiman.

Selain itu, rendahnya realisasi APBA 2021 menurutnya juga sangat berdampak buruk terhadap citra Aceh di mata Pemerintah Pusat. Di satu sisi, Aceh sedang berupaya mendapatkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) abadi, tetapi di sisi lain anggaran yang sudah ada justru tidak terserap dengan maksimal.

“Oleh karena itu, saya berharap Pemerintah Aceh dapat memikirkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan, dan jangan mencari-cari alasan dalam melakukan pembangunan. Jangan hanya memikirkan kepentingan hari ini, tapi justru meninggalkan jejak negatif bagi generasi Aceh mendatang. Mari kita lakukan yang terbaik di masa sekarang, untuk dikenang sebagai sosok yang baik di masa mendatang,” harap Sulaiman SE.(yos)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved