Harus Ada Juknis Penanganan Covid di Sekolah

WAKIL Ketua DPRA, Safaruddin, ikut menanggapi ultimatum Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh untuk kepala sekolah. Pihaknya memahami pentingnya vaksinasi karena itu sebuah keniscayaan dan ikhtiar dalam rangka melindungi diri dan orang lain dari ancaman Covid-19. Tetapi dia menilai ultimatum itu berlebih dan terkesan arogan.

"Bahasanya saja yang kurang elok. Terkesan arogan. Kan bisa disampaikan dengan bahasa yang lembut dan minta kepala sekolah untuk ajak guru, siswa, dan orang tua memahami kebutuhan vaksin untuk kebaikan kita semua," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, ajakan untuk ikut vaksin harus dilandasi dengan semangat yang persuasif, bukan dengan mengultimatum yang terkesan memaksa. “Mungkin Pak Alhudri begitu semangat jadi lupa mengedepankan nilai humanisnya seorang pemimpin," sentilnya.

Menurut Safaruddin, Dinas Pendidikan seharusnya bisa membuat satu petunjuk teknis (juknis) terkait penangganan Covid-19 di lingkungan sekolah, sehingga semua sekolah bisa menerapkannya secara seragam. “ Bukan mendatangi satu-satu lalu memaksa kepala sekolah. Berapa banyak anggaran dihabiskan untuk kunjungan itu. Apa inputnya?" tanya Safaruddin.

Menurut Wakil Ketua DPRA ini, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat agar sadar ikut vaksinasi, apalagi di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan cara-cara pendekatan persuasif, mulai dari guru hingga orang tua siswa.

Pihaknya juga siap mendukung upaya Pemerintah Aceh memerangi Covid-19, termasuk vaksinasi. Tetapi itu harus dilakukan secara terukur, apalagi Aceh memiliki dana yang besar dalam penanganan Covid-19.

Tanggapan lainnya juga diberikan Ketua Komisi VI DPRA, Tgk H Irawan Abdullah, yang kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Safaruddin.

"Kita sangat menyadari, vaksinansi merupakan program pemerintah yang harus disukseskan. Tapi dalam pelaksanaannya haruslah dengan cara yang patut dan penuh kesadaran, bukan dengan bahasa-bahasa ultimatum," katanya.

Tgk Irawan menyatakan, seharusnya dalam melakukan sosialisasi Kadisdik bisa mengajak dengan bahasa yang menuntun dengan hati nurani. Sehingga dengan sendirinya pula dan dengan penuh kesadaran serta keyakinan semua siswa yang ada di Aceh akan bersedia dan siap divaksin.

"Oleh karena itu kami mengajak Pemerintah Aceh dalam hal ini dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi dangan bahasa yang jauh lebih sesuai dengan bahasa di dunia pendidikan. Semoga usaha kita bersama ini akan dimudahkan," ucap Tgk Irawan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPRA, Nurdiansyah Alasta. Dia berharap, segala bentuk komunikasi atau kata-kata yang disampaikan oleh pemerintah agar memberi kesejukan, bukan malah menjadi polemik di masyarakat umum. Apalagi dalam dunia pendidikan, komunikasi harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana.

"Saya memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada jajarannya sebagai bentuk keseriusan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tapi saya ingatkan jangan ada tindakan di luar batas kewajaran dalam menyampaikan instruksi kepada bawahannya, sehingga mengganggu psikologis dan kenyamanan kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya," tegas politikus Demokrat ini.

Nurdiansyah Alasta berharap Sekda Aceh Taqwallah tidak membawa pengaruh buruk terhadap kinerja di dinas-dinas teknis. "Saya khawatir pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tersebut pengaruh dari kunjungan bersama sekda. Kita paham Pak Sekda Aceh mempunyai target dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh juga mempunyai target yang fundamental yang tidak boleh diintervensi," pungkas Nurdiansyah Alasta.(mas)