Rusia Berencana Bangun Pangkalan Angkatan Laut di Sudan, Demi Perluas Pengaruh di Afrika

Rusia Berencana Bangun Pangkalan Militer di Sudan, Demi Perluas Pengaruh di Afrika

SERAMBINEWS.COM - Rusia terus memperkuat angkatan perang di tengah persaingan dengan negara barat.

Militer Rusia berencana membangun pangkalan angkatan laut di Sudan.

Tujuanya untuk memperkuat dan memperluas pengaruh di Rusia di Benua Afrika.

Dalam rangka memperluas pengaruhnya di Afrika, Rusia berencana membangun pangkalan angkatan laut baru di Sudan.

Baca juga: Ini Pangkalan Militer Luar Negeri Pertama China, Dinding Dilapisi Kawat Silet dan Muat Kapal Induk

Saat ini negosiasi antara kedua negara sedang berlangsung.

Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov pada hari Senin (20/9), mengatakan bahwa diadakan dengan partisipasi Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Wakil Presiden Khusus Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika.

 "Masalah ini harus ditujukan kepada pejabat pertahanan kita. Mereka mengadakan negosiasi dan seorang wakil menteri pertahanan berkunjung ke sana," ungkap Bogdanov, seperti dikutip TASS.

Baca juga: Rusia Sebar S-500, Bisa Cegat Rudal Balistik Antarbenua, Rudal Jelajah Hipersonik dan Pesawat Tempur

Pada awal Desember 2020 lalu, Rusia dan Sudan telah menandatangani kesepakatan untuk membangun pangkalan logistik angkatan laut Rusia di Sudan.

Pangkalan logistik ini dirancang untuk melakukan perbaikan, mengisi kembali persediaan dan akan menjadi titik peristirahatan awak angkatan laut Rusia.

Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Sudan ini akan berdiri di wilayah yang menghadap ke Laut Merah.

Artinya, pangkalan ini akan berhadapan dengan wilayah Arab Saudi, Yordania, Yaman, dan Israel, serta ada di garis pantai yang  sama dengan Mesir.

Baca juga: Dalam Hitungan Menit, Rudal Hipersonik Tsirkon Hantam Target Pada Jarak Lebih 350 Km

Melansir TASS, berdasarkan dokumen perjanjian, personel angkatan laut yang ada di pangkalan tidak boleh melebihi 300 orang dalam satu waktu.

Jumlah kapal yang bersandar di pangkalan angkatan laut tersebut juga dibatasi, tidak boleh lebih dari empat kapal pada satu waktu.

Pada bulan Juni lalu, Kepala Staf Umum Sudan Muhammad Othman al-Hussein dalam wawancaranya dengan kanal TV Blue Nile, mengatakan bahwa saat ini kedua negara sedang berupaya merevisi berbagai aspek dalam kesepakatan yang telah disahkan bulan Desember lalu.