Breaking News:

Opini

Wacana Amandemen Konstitusi dan Implikasinya

Pascareformasi Indonesia telah merombak sistem ketatanegaraanya, yang didorong oleh arus kebosanan yang mengingkan agar sistem

Editor: bakri
Wacana Amandemen Konstitusi dan Implikasinya
FOR SERAMBINEWS.COM
Hesphynosa Risfa, S.H., M.H, Advokat dan Praktisi Hukum

Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H, Advokat dan Praktisi Hukum

Pascareformasi Indonesia telah merombak sistem ketatanegaraanya, yang didorong oleh arus kebosanan yang mengingkan agar sistem pemerintahan berjalan lebih efektif dan demokratis. Saat Orde Baru berkuasa, kekuasaan hanya bertumpu pada satu tangan yakni pada kekuasaan presiden yang begitu luar biasa.

Momentum politik ini dipicu oleh krisis moneter yang melanda Indonesia bahkan hampir di seluruh negara di Asia. Kondisi ini menyebabkan anjloknya nilai tukar rupiah dan membengkaknya utang luar negeri Indonesia sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Demonstrasi besar-besaranpun terjadi yang mengingingkan Soeharto untuk turun tahta. Kekuasaan Soeharto dianggap sudah terlalu lama yaitu 32 tahun. Hal ini menimbulkan kejenuhan publik yang mengingkan Soeharto untuk segera diganti.

Melihat kondisi negeri yang kian memburuk maka tak ada jalan lain, Soeharto memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998.

Peristiwa sejarah ini kemudian diikuti dengan agenda perubahan UUD 1945. Amandemen konstutusi melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000,  2001, dan 2002.

Perubahan konstitusi telah mengubah struktur kelembagaan negara Indonesia. Salah satunya mengubah posisi MPR yang dulunya sebagai lembaga tertinggi kini menjadi lembaga negara yang derajatnya disamakan dengan lembaga negara lainnya.

Kini MPR berada pada posisi yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti BPK, Presiden, DPR, DPD, MA, dan MK (main states organ).

Sebelumnya MPR merupakan lembaga negara yang sangat besar kekuasaannya. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, yang menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Sesuai rumusan tersebut maka kedaulatan rakyat sepenuhnya diserahkan kepada MPR karena merupakan lembaga tertinggi, kemudian kekuasaan yang begitu besar tersebut barulah didistribusikan kepada lambaga-lembaga negara yang ada di bawahnya, yaitu kepada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved