Breaking News:

Salam

Sulit, Memberatas Para Mafia Tanah 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Polri agar tidak ragu memberantas mafia tanah

Editor: bakri
(HO)
Preman bayaran diduga suruhan mafia tanah menyerang pekerja pembuat tapal batas, Selasa (14/9/2021). Dalam peristiwa ini, seorang pekerja mengalami luka bacok di kepala. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Polri agar tidak ragu memberantas mafia tanah. Menurutnya keberadaan mafia tanah merugikan masyarakat kecil. Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak melindungi atau 'main mata' dengan mafia tanah.

"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada, jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," kata Presieen.

Negara sudah berkomitmen untuk mengurai konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Karenanya, reformasi agraria merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. "Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan, dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat."

Sangat dipahami bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. Tak ayal, banyak kelompok masyarakat seperti petani hingga nelayan mengadu ke Istana dari daerahnya masing-masing. Bahkan sampai ada yang berjalan kaki ke Jakarta. "Saya paham betul konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi bapak ibu sekalian para petani dan nelayan serta masyarakat dalam menggarap lahan. Setiap tahun saya menerima kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan mereka yang terdampak konflik agraria."

Kita sangat merasakan bahwa sejak lama praktik mafia tanah memang sudah menjadi bagian dari persoalan agraria di Indonesia. Masalah-masalah seperti konflik, sengketa, dan perkara agraria serta pertanahan selalu mencuat setiap tahun seolah tidak dapat terselesaikan. Dan, di belakang persoalan itu biasanya selalu ada mafia tanah.

Pertanyaannya, bagaimana mafia bisa tanah tumbuh subur, siapa sesungguhnya mafia tanah yang sangat sulit diberantas itu?

Bahasa awam mengatakan mafia tanah adalah sekelompok orang yang bekerja sama merebut hak atas tanah atau properti. Mereka bekerja dengan terencana dan berbagi tugas. Modus yang kerap digunakan adalah dengan menggunakan celah hukum pertanahan di Indonesia. Cara kerja mafia tanah adalah dengan memalsukan hak atas tanah. Pemalsuan ini bisa terjadi karena di Indonesia masih banyak bukti atas hak tanah seperti girik, eigendom verponding, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Bukti kepemilikan yang beragam ini dipakai untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah.

Bahkan, mafia tanah ada yang menggunakan jalur hukum untuk merebut tanah. Dengan bukti-bukti yang tumpang tindih itu, mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih dipergunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah. Umumnya, pemilik sah tak menggubris gugatan ini sehingga sidangnya tak dihadiri tergugat. Celakanya, ketika mafia tanah menang, maka berbekal keputusan PTUN ini mereka mengajukan permohonan sertipikat ke Badan Pertanahan Negara (BPN).

Jokowi sendiri, sejak 2017 sudah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Namun, hingga kini persoalan pertanahan tetap menjadi persoalan utama laporan masyarakat kepada institusi seperti DPR, Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan Ombudsman RI, yang belum terselesaikan.

Satu hasil pengamatan mengatakan, “penyebab tumbuh suburnya mafia tanah antara lain karena ketertutupan, rendahnya pengawasan publik, dan minimnya penegakan hukum. Tiga hal tersebut semakin mengonversi ekosistem mafia tanah ketika pembangunan ekonomi telah menjadikan tanah melulu menjadi aset dan komoditas ekonomi.”

Karena itu, solusi ke depannya adalah keterbukaan pemerintah, kemudian melebarkan peluang pengawasan oleh publik, serta mendorong penegak hukum bertindak lebih tegas dengan tetap menjaga integritas!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved