Breaking News:

Jurnalisme Warga

Dirgayahu Hantaru! Pekerjaan Rumah Masih Banyak

PADA 24 September 2021, genap 61 tahun lahirnya sumber hukum agraria di republik agraris ini, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960

Editor: bakri
Dirgayahu Hantaru! Pekerjaan Rumah Masih Banyak
FOR SERAMBINEWS.COM
SITI RAHMAH, S.H., M.Kn Notaris/PPAT dan Agen Perubahan BPN Aceh Besar, melaporkan dari Aceh Besar

OLEH SITI RAHMAH, S.H., M.Kn Notaris/PPAT dan Agen Perubahan BPN Aceh Besar, melaporkan dari Aceh Besar

PADA 24 September 2021, genap 61 tahun lahirnya sumber hukum agraria di republik agraris ini, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bicara undangundang berarti kita bicara tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemakmuran.

Selama 61 tahun usia UUPA, hari demi hari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berbenah diri. Setelah lahirnya UUPA, tak sedikit lahir peraturan pelaksana, tapi tak sedikit pula masalah yang muncul. Salah satu permasalahan yang muncul adalah apa yang saya dengar dan saksikan pada 23 September 2021, saat saya mengikuti acara Bicara Tanah di Hari Tani, Konflik Agraria di Aceh: 2010-2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh.

Pembicaranya Marwan, mantan imum mukim Paloh Padang Tiji, Pidie, Ridwan A. Hamid, Pawang Uteun Mukim Paloh Padang Tiji, Pidie, Hafidh dari Masyarakat Transparansi Aceh, dan Syahrul dari LBH Banda Aceh. Acara yang dipandu oleh Zulmasry ini cukup menarik bagi saya, karena menghadirkan para korban yang tanahnya, menurut mereka, dirampas oleh negara. Terlihat pria tua, rambutnya sudah memutih, garis wajahnya terlihat keriput, bercerita tentang tanahnya yang dijadikan jalur jalan tol, tapi ia tidak mendapatkan ganti rugi. Malah orang lain yang mendapat ganti rugi atas nama tanahnya.

Di akhir penuturannya ia berseru," Tulis itu ya!" ujar pria yang sudah tidak muda lagi itu kepada wartawan yang hadir. Acara ini memang dihadiri banyak wartawan, baik wartawan cetak maupun elektronik. Terlihat beberapa kamera berdiri tegak di beberapa sisi. Sejumlah pria tampak mengambil gambar, sedangkan yang lain terlihat sedang merekam kegiatan tersebut.

Dalam acara itu, LBH mencatat bahwa dalam satu darsawarsa terakhir ada 3.334 hektare tanah rakyat Aceh diisap dan dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit atas izin negara dengan dalih investasi. Dalih yang sama juga dipakai saat sebuah perusahaan yang mendapat hak guna usaha (HGU) lalu diduga mencaplok tanah warga satu perkampungan di Aceh Tamiang.

Akibat tindakan serupa, ada 4.080 jiwa rakyat di empat kabupaten di Aceh yang menjadi korban: 58 orang jadi korban kriminalisasi dan sembilan orang lagi diculik saat mempertahankan hak atas tanahnya. Masih banyak pula mafia tanah yang berkeliaran memburu tanah-tanah rakyat. Tanpa proses peralihan hak atas tanah yang sudah dikuasai rakyat bertahun-tahun, tiba-tiba muncul izin HGU di atas tanah mereka. Persoalan HGU bukan hanya di Aceh, melainkan juga terjadi di provinsi lain di Indonesia.

Negara punya pekerjaan rumah (PR) besar terkait dengan HGU. Sudah saatnya kasus-kasus HGU menurun, karena BPN hari ini dipimpin oleh Menteri Sofyan A Djalil yang memiliki moto “Kini BPN lebih baik" yang terlihat jelas dari terobosan-terobosannya ke arah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus berupaya untuk melakukan banyak kegiatan, salah satunya adalah pendaftaran tanah.

Lebih spesifik lagi adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Program ini adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Sebelum program PTSL, ada program Proyek Nasional Agraria (Prona) yang mirip dengan program PTSL. Prona dan PTSL sama-sama berbasis pendaftaran tanah sistematik. Sistematik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan serentak dalam satu desa yang mempunyai sistem yang terarah. Program ini sama-sama dibiayai oleh pemerintah untuk proses pembuatan sertifikatnya.

Program tersebut sebuah langkah yang sangat baik. Melalui program ini akan tercapai dua hal, yaitu terciptanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah, di samping terungkapnya tanah- tanah yang bersengketa. UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat recht kadaster, hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPA. Di Aceh pun pihak BPN hadir menyelesaikan konflikkonflik pertanahan untuk terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved