Breaking News:

Salam

Wajar Gubernur Memohon Maaf

Gubernur Nova Iriansyah meminta maaf kepada masyarakat calon penerima rumah bantuan. Karena, pembangunan rumah duafa

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA 

Gubernur Nova Iriansyah meminta maaf kepada masyarakat calon penerima rumah bantuan. Karena, pembangunan rumah duafa yang sudah dijanjikan dibangun direncanakan akhir tahun ini, batal dilanjutkan karena DPRA menolak dilakukan perubahan anggaran (APBA 2021).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menerangkan, gubernur menyampaikan permintaan maaf karena tidak memenuhi janji yang sudah disampaikan kepada sejumlah kaum duafa. Dijelaskan, pembangunan rumah duafa itu batal dilanjutkan karena sampai tanggal 27 September 2021 belum ada kejelasan dari DPRA terkait dengan rencana perubahan APBA 2021.

Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 menyebutkan, paling telat 30 September harus ada persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah untuk perubahan. “Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menyatakan ‘tutup buku’ untuk perubahan, mengingat waktu yang tersisa tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembahasan,” tegas Jubir itu.

Dengan tidak adanya perubahan, bukan hanya rumah bantuan untuk kaum duafa yang batal dibangun, tapi insentif imum mukim, camat, nakes kabupaten/kota  juga tidak dapat direalisasikan. Sebab insentif tersebut sifatnya bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota.

Semoga kaum duafa menerima permintaan maaf gubernur. Apalagi, program itu bukan dibatalkan tapi ditunda untuk direalisasikan tahun berikutnya. Demikian pula, tertunda insentif untuk para imum mukim, camat, serta nakes kabupaten/kota adalah sesuatu yang menyedihkan di tengah pandemi ini, terutama para nakes. Tapi, meski berat, kita berharap mereka bisa memakluminya.

Ada masyarakat yang mempertanyakan, “kok tega amat sih DPRA nggak membahas APBA perubahan?” Pertanyaan itu mungkin muncul dari kalangan awam. Maka kita ingin menjelaskannya agar mereka paham.

Pertama, kita harus melihat bahwa DPRA sebagai pihak yang memiliki kewenangan, pasti memiliki alasan yang cukup untuk menolak membahas APBAPerubahan. Ada banyak alasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pembahasan APBA perubahan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA). Lalu, apalabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Kemudian, kalau ditemukan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Selanjutnya, apabila terjadi keadaan darurat dan luar biasa.

Itulah alasan-alasan pembenar yang boleh digunakan esksekutif untuk mengajukan APBA Perubahan. Sebaliknya, alasan-alasan itu pula yang dilihat oleh DPRA untuk menyeutujui atau tidak menyetujui pembahasan APBA Perubahan. Untuk kali ini DPRA tidak sependapat dengan Pemerintah Aceh dan DPRA mengusulkan rumah duafa diprogramkan di 2022.

Kita melihat formalnya seperti itu. Tapi, masyarakat juga melihat ada alasan lain yang paling sering menjadi penyebab macetnya pembahasan angaran reguler maupun anggaran perubahan, yakni soal “suasana hati”. Para pemerhati atau pengamat politik sering melihat ini sebagai adanya disharmoni antara kalangan legislatif dengan eksekutif. Kadang komunikasi antara eksekutif itu bisa terbangun secara baik bahkan “berlebihan”.

Namun, dalam kesempatan lain justru terlihat patah arang. Dan, dalam suasana yang disharmoni antara eksekutif dan legislatif, masyarakat sudah pasti menjadi korban. Oleh sebab itu, harapana kita ke depannya eksekutif serta legislatif di Aceh membangun kembali hubungan sewarjanya saja dan tidak perlu berlebihan. Sebab, hubungan yang berlebihan bisa saja mengaburkan fungsi pengawasan bahkan bisa berkesan kolusif? Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved