Breaking News:

Salam

Pemecatan 57 Pegawai KPK Jadi Isu Politik Paling Panas  

Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri acara perpisahan 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
FADJROEL RACHMAN, Juru Bicara Kepresidenan 

Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri acara perpisahan 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dan, pemecatan itu menjadi isu politik paling panas dalam pekan ini di samping isu-isu mengenai kemunisme bersamaan dengan paringatan G-30-S PKI.

Salah satu mantan pimpinan KPK yang hadir dan memberikan sambutan di komplek gedung komisi anti rasuah itu adalah Busyro Muqoddas. Bagi Busyro, 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos TWK dinistakan tanpa adanya alasan hukum yang jelas.  Pemecatan itu dilakukan tanpa adab. "Untuk menguji originalitas dan otentitas pegawai KPK di antaranya 57 yang dinistakan tanpa alasan hukum tanpa alasan moral, tanpa alasan keadaban apa lagi," ucap Busyro.

Mantan ketua KPK ini meyakini rezim KPK sekarang tidak akan lama berkuasa. Sebab, pemberantasan korupsi telah mengalami 'osteoporosis moral'. "Tidak akan lama. Sekarang mengalami osteoporosis moral, krisis degradasi moral, sehingga harus dibawa ke ICU," kata dia.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemberhentian dilakukan berdasarkan rapat koordinasi dengan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Firli menyebut KPK telah menjalankan proses peralihan status pegawai menjadi ASN sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan aturan turunannya.

Pemecatan terhadap pegawai KPK nonaktif itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. SK itu ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri, dan ditetapkan pada 13 September 2021.

Mereka yang masuk daftar dipecat bukan pegawai sembarangan. Dari pejabat struktural hingga penyelidik dan penyidik top KPK yang sedang menangani kasus korupsi besar. Mereka adalah Giri Suprapdiono, Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Harun Al Rasyid, dsb.

Meski dipecat KPK, mereka telah mendapat tawaran untuk menjadi ASN di Dittipikor Bareskrim Polri. Namun 57 eks pegawai KPK ini belum menyatakan sikap atas tawaran itu.

Dipecatnya 57 pegawai KPK mendapat resistensi tinggi di masyarakat. Hal ini semakin memperburuk citra KPK di era kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri Cs.

Banyak masyarakat hingga eks pimpinan KPK tak habis pikir dengan masalah TWK. Kekecewaan semakin menjadi karena Presiden Jokowi tak kunjung menyatakan sikap atau pernyataan terhadap 57 pegawai KPK ini. Padahal, Jokowi sudah mendapat banyak desakan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan, Jokowi sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan akan menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan Indonesia. "Jadi Beliau menghormati apa yang sudah diputuskan MK dan apa yang diputuskan MA tentang persoalan yang terjadi di KPK. Karena presiden juga mengetahui bahwa KPK itu adalah lembaga independen," kata Fadjroel.

Sebelumnya berbagai kalangan mendesak Jokowi supaya mengambil langkah tegas. Alasannya antara lain sesuai dengan putusan MA nomor 26 tahun 2021, Presiden memiliki kewenangan menindaklanjuti TWK. Bahkan pimpinan KPK tidak punya kewenangan tersebut.

Artinya, menurut akademisi dan praktisi hukum, Presiden lah yang berwenang menurut putusan MA maupun menurut PP manajemen PNS itu sehingga memang seharusnya Presiden dapat untuk menjalankan kewajiban sesuai Undang-undang yakni melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan juga Komnas HAM dengan melanjutkan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Presiden Jokowi juga diminta mencermati temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang telah diberikan di istana negara. Temuan-temuan  kedua lembaga negara tersebut lebih dari cukup untuk mendasari alasan keputusan kepala pemerintahan untuk untuk pembatalan pemberhentian 57 pegawai KPK. Demi kepentingan umum. Apalagi UU KPK terbaru meletakkan Presiden sebagai atasan KPK. Jadi Presiden dikatakan sangat berwenang membatalkan keputusan pemberhentian 57 pegawai KPK.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved