Breaking News:

Warga Adukan PT  Fajar Baizury ke DPRK, Terkait Sengketa Lahan

Sekitar 70 warga dari Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya, menggelar aksi ke DPRK, Kamis (30/9/2021) siang

Editor: bakri
Dok DPRK Nagan Raya
Sekitar 70 warga dari Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya mengelar aksi ke DPRK, Kamis (30/9/2021) siang. Aksi tersebut menyampaikan terkait sengketa lahan warga setempat dengan PT Fajar Baizury 

SUKA MAKMUE - Sekitar 70 warga dari Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya, menggelar aksi ke DPRK, Kamis (30/9/2021) siang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan warga setempat dengan PT Fajar Baizury.

Kedatangan warga bersama sejumlah aparatur desa ke DPRK diterima Ketua DPRK Jonniadi, Ketua Komisi I Hasan Mashuri, Ketua Komisi II Junid Arianto, Ketua Komisi III Zulkarnain, Anggota Dewan Komisi III Sulaiman TA. DPRK turut juga menghadirkan Kadis Pertanahan Nagan Raya, Ika Suhanas.

Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi terhadap persoalan lahan antara warga dengan perusahaan kelapa sawit PT Fajar Baizury yang terus berlarut-larut. "Kami meminta DPRK membantu menyelesaikan soal lahan yang jadi sengketa itu," kata Elvis, perwakilan warga.

Dikatakan, lahan sengketa dengan perusahaan tersebar di enam desa meliputi Kuala Tripa, Drien Tjoh, Lueng Keube Jagat, Pasi Keumedom, Neubok YPK, dan Neubok YPP. Lahan yang masih bermasalah sekitar 2.000 hektare lagi yang selama ini diklaim milik perusahaan, padahal lahan masyarakat. "Kami meminta lahan itu dikembalikan ke warga," katanya.

Warga berharap DPRK dan Pemkab menyelesaikan sengketa lahan. Apalagi persoalan ini sudah berlangsung lama. "Kami meminta dipatok sehingga konflik tidak terus terjadi. Kami datang hanya perwakilan. Kalau tidak selesai akan datang massa dalam jumlah besar," ujar Elvis.

Perlu diselesaikan

Sementara itu, Ketua DPRK Nagan Raya, Jonniadi mengatakan, persoalan sengketa ini dapat segera terselesaikan dan DPRK tidak pernah diam dalam mengawal melakukan pengawasan penyelesaian sengketa ini. DPRK tetap membela yang hak dan berharap masyarakat menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Joniadi juga meminta kepada perusahaan yang ada di Nagan Raya yang masih menelantarkan lahannya untuk segera menggarapnya, agar tidak terjadi berbagai  permasalahan. "Kita minta BPN dapat  memperjalas tapal batas HGU dan mau memberikan salinan HGU perusahaan tersebut atau perusahaan yang bersengketa," ujar Jonniadi.

Sementara itu, Kadis Pertanahan Nagan Raya, Ika Suhanas yang dikonfirmasi kemarin mengungkapkan, Pemkab dan BPN akan duduk bersama untuk membahas persoalan ini dalam tim gugus reforma agraria yang telah dibentuk. "Kita akan duduk dan bahas dengan BPN serta tim DPRK," katanya.

Ika mengatakan, Pemkab tentu akan menyelesaikan sehingga bisa tuntas. Namun bila tidak tentu dipersilakan menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia. "Apa yang menjadi aspirasi sudah didengar dalam pertemuan di DPRK," kata Ika Suhanas.

Sementara itu, Humas PT Fajar Baizury, Mayjuni yang dikonfirmasi Serambi, kemarin terkait aksi warga ke DPRK mengatakan, apa yang diklaim warga itu merupakan lahan perusahaan yang masuk dalam HGU. “Jadi tidak ada lahan yang jadi sengketa. Kami siap memperlihatkan bukti. Kami juga siap hadir bila dipanggil DPRK," kata Mayjuni.

Selama ini, kata Mayjuni, sejumlah warga yang menanam di lahan perusahaan ada yang dibayarkan tanaman oleh pihak perusahaan. Namun perusahaan keberatan bila disebutkan menyerobot lahan warga. Bahkan, dalam perpanjangan HGU, perusahaan telah melepaskan hak tanah sekitar 1.000 hektare. Mayjuni menyatakan, bila warga ingin menempuh jalur hukum, dipersilakan. "Itu lahan kami. Tidak ada yang sengketa," jelasnya.(riz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved