Usai Hadiri Pembukaan PON, Wali Nanggroe Malik Mahmud Bertemu Majelis Rakyat Papua, Ini yang Dibahas

Kedua belah pihak, yakni Aceh dan Papua berbagi cerita tentang pengalaman menghadapi pemerintah pusat. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, bersama rombongan melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Hotel Horizon di kawasan Kutaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Minggu (3/10/2021) malam.

Kedua belah pihak, yakni Aceh dan Papua berbagi cerita tentang pengalaman menghadapi pemerintah pusat. 

Dalam pertemuan yang berlangsung tiga jam itu, Pimpinan MRP dihadiri Timotius Murib, ketua merangkap anggota (unsur perwakilan adat), Yoel Luiz Mulait SH, wakil ketua I merangkap anggota (unsur perwakilan agama).

Kemudian Debora Mote Ssos, wakil ketua II merangkap anggota (unsur perwakilan perempuan).

Sementara delegasi Aceh hadir Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, Sekretaris Jenderal Partai Aceh Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Jubir Partai Aceh Nurzahri, Dr Raviq (Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh).

Kemudian Tgk Anwar Ramli, dan tiga anggota DPRA, Tarmizi, Iskandar Usman Al-Farlaki, dan M Rizal Falevi Kirani. 

Nurzahri kepada Serambinews.com di Banda Aceh menyampaikan pertemuan itu berlangsung dari pukul 20.00 hingga 24.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak MRP meminta Nurzahri menjadi saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-Undang Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Nurzahri mengatakan, pada awalnya pertemuan hanya dijadwalkan dengan dirinya.

Namun dalam waktu bersamaan, Wali Nanggroe dan beberapa anggota DPRA juga hadir ke Papua untuk mengikuti pembukaan PON XX 2021.

Oleh karena itu, pertemuan itu berkembang menjadi pertemuan resmi antara Wali Nanggroe dengan MRP.

“Dalam pertemuan selama tiga jam lebih tersebut kedua belah pihak bercerita tentang pengalaman keduanya (Aceh dan Papua) dalam menghadapi pemerintah pusat terutama terkait hubungan yang sudah di atur dalam masing-masing Undang-Undang Kekhususan,” ujar Nurzahri seusai pertemuan itu. (*)