Breaking News:

Negara Berikan Perlindungan HAM kepada Masyarakat

Rekomendasi atas reparasi hak korban dilakukan dengan tujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa negara memberikan

Editor: bakri
SERAMBI/SA’DUL BAHRI
Kepala Sekretariat KKR Aceh, Dr Syukri dan Sekda Aceh Barat Marhaban SE menghadiri kegiatan pembukaan workshop tentang konsultasi pralaporan akhir KKR Aceh periode 2016-2021 yang berlangsung di Hotel Meuligoe Meulaboh, Senin (4/10/2021). 

MEULABOH - Rekomendasi atas reparasi hak korban dilakukan dengan tujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apa pun guna memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Barat, Marhaban SE, Senin (4/10/2021), saat membacakan sambutan Bupati Aceh Barat pada pembukaan workshop tentang konsultasi pralaporan akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode 2016-2021 dalam rangka merumuskan masukan rekomendasi reparasi (pemulihan hak korban) yang digelar di Hotel Meuligoe Meulaboh.

Pihaknya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh KKR Aceh sebagai upaya memperkuat perdamaian, melalui  pengungkapan kebenaran terhadap berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu.

Menurutnya, sejarah panjang perpolitikan di Aceh yang disertai dengan kekerasan bersenjata merupakan tragedi kemanusiaan yang telah mengubah sendi-sendi kehidupan bagi masyarakat Aceh khususnya di Aceh Barat ini. Ia menambahkan, sebagai lembaga independen dan non-struktural, KKR Aceh diharapkan dapat mendorong untuk tercapainya rekonsiliasi dan merekomendasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM tersebut.

Lebih lanjut, kata Marhaban, bahwa kelahiran KKR Aceh pada hakikatnya dipicu oleh keberlanjutan perdamaian di Aceh guna melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang disertai dengan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi atau pemulihan.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan yang komprehensif terkait dengan pemenuhan hak korban dalam hal reparasi, yang nantinya akan direkomendasikan oleh KKR Aceh kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten dan kota.

Kepala Sekretariat KKR Aceh, Dr Syukri dalam kesempatan tersebut mengatakan,  penyelenggaraan konsultasi pralaporan ini untuk meminta serta menggali masukan secara komprehensif yang berkaitan dengan pemenuhan hak korban dalam hal pemulihan yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah, mulai dari tingkat Provinsi Aceh hingga ke kabupaten dan kota.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait program-program pemberdayaan dan layanan sosial di kabupaten/kota, supaya mendapatkan masukan tentang standar layanan yang ada, serta mendapatkan masukan dan usulan indikator layanan pemenuhan hak untuk korban konflik yang akan dijadikan acuan pelaksanaan reparasi komprehensif.(c45)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved