Breaking News:

Salam

Binalah Agar Petani Sawit Tetap Survive

Para petani sawit di Aceh dan Indonesia pada umumnya kini sedang bersuka ria menyusul kian melambung harga tandan buah segar

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ KHALIDIN
TANDAN Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik petani di Kota Subulussalam dalam proses untuk dimuat ke truk pengangkutan 

Para petani sawit di Aceh dan Indonesia pada umumnya kini sedang bersuka ria menyusul kian melambung harga tandan buah segar (TBS)-nya yang berkisar Rp 2.000 hingga Rp 2.400 perkilogram. Di luar Aceh bahkan harganya ada yang sudah mencapai Rp 2.600 perkilogram. Sebelumnya harga TBS pernah mencapai hingga Rp 600 perkilogram. 

Akan tetapi, para petani sering mengeluh antara lain karena sawit produksi kebun-kebun rakyat dinilai belum berkualitas baik sehingga harganya sering di bawah harga sawit hasil produksi perkebunan-perkebunan besar milik negara maupun swasta lokal dan nasional. Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga mengungkapkan hingga saat ini industri sawit di Tanah Air masih dihadapkan pada tiga masalah utama yang harus segera diselesaikan.

Ketiga masalah tersebut, yakni rendahnya produktivitas tanaman, tingginya biaya produksi serta sejumlah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang kontraproduktif. "Jika persoalan-persoalan ini tidak segera diselesaikan dampaknya menurunkan daya saing sawit Indonesia."

Secara kualitas, sawit Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara produsen lain seperti Malaysia, Kolombia, serta Thailand, meskipun Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar dunia. Sedangkan dalam bidang biaya produksi perkebunan sawit di Indonesia justru tinggi, melebihi dari negara-negara produsen lainnya. "Perusahaan sawit yang terbaik di Indonesia bahkan masih kalah dengan perusahaan terjelek di Malaysia dalam biaya produksi."

Salah satu pemicu tingginya biaya produksi di Indonesia, yakni munculnya biaya keamanan, biaya sosial yang sulit dihilangkan dan dihindari perusahaan. Ini bahkan sudah juga dikeluhkan Presiden hingga mengubah atau memudahkan banyak deregulasi, Tapi, investasi masih tetap lamban, apalagi di tengah pandemi yang sudah hampir dua tahun.

Kalangan pengusaha dan petani sawit membutuhkan regulasi yang menciptakan iklim kondusif dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Khusus untuk Aceh, jika kelak pelabuhan Malahayati Krueng Raya, Aceh Besar, benar-benar dikembangkan kembali sebagai pelabuhan ekspor dan impor, maka salah satu komoditas yang akan meramaikannya bisa jadi adalah minyak/kelapa sawit. Maka, harus dipahami pula bahwa regulasi atau kebijakan negara tujuan ekspor terkadang juga menjadi hambatan bagi masuknya minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Inilah yang menjadi tugas penting pemerintah dalam rangka memuluskan ekspor sawit Indonesia ke berbagai negara. Singkat kata jangan sampai muncul kebijakan negara-negara tertentu yang menolak sawit Indonesia sebagaimana pernah dilakukan beberapa negara Eropa.

“Pekerjaan Rumah” Pemerintah Aceh dalam urusan sawit juga masih banyak. Sebab, beberapa waktu ada sorotan mengenai rendahnya produksi sawit rakyat di Aceh. Menurut catatan, produktivitas sawit rakyat di Aceh hanya berkisar 30-60% dari produksi normal. Ada banyak faktor penyebabnya, antara lain umur tanaman, jenis bibit yang tidak hybrid, umur tanaman, dan rendahnya pemahaman petani akan aspek GAP (good agriculture practice).

Karena itu, organisasi persawitan selalu mendorong pemerintah agar membantu perbaikan produktivitas sawit rakyat di provinsi ini, terutama dengan peremajaan. Sebab, menurut data paling mutakhir, 66 persen pohon sawit sudah harus diremajakan.

Total luas perkebunan sawit di Aceh sekitar 535.002 ha. Menariknya, dari jumlah itu, 240.366 ha (44,92%) dikelola oleh masyarakat. Secara persentase, luas kebun sawit yang dikelola masyarakat itu adalah yang terbesar di Indonesia. Di provinsi lain, dari total luar kebun sawit, paling-paling yang dikelola masyarakat berkisar antara 10 hingga 20 persen. Jadi, mengingat banyaknya masyarakat Aceh yang bergantung hidup di kebun sawit, ditambah lagi ada sekitar 80.000 tenaga kerja di sektor persawitan Aceh, maka menjadi sangat beralasan jika pemerintah di Aceh memperhatikan secara serius nasib petani dan perkebunan sawit.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved