Breaking News:

Jaksa Tahan Kadis Perkim Aceh, Kasus Pembangunan Jetty Kuala Krueng Lhoong

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar menahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan jetty Kuala Krueng Lhoong, Aceh Besar tahun 2019. Adapun ketiga tersangka yakni inisial MZ (55) sebagai KPA merangkap PPK, TH (39) sebagai PPTK dan YR (41) sebagai Kontraktor Pelaksana (Direktur PT Bina Yusta Alzuhri) 

KOTA JANTHO - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar menahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, MZ (55). Penahanan dilakukan setelah penetapannya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Jetty Kuala Krueng Lhoong, Aceh Besar, 2019 lalu. Saat itu, MZ masih menjabat sebagai Kadis Pengairan Aceh.

Selain MZ selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jaksa juga menahan dua orang lainnya, yakni TH (39) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan YR (41) sebagai Kontraktor Pelaksana (Direktur PT Bina Yusta Alzuhri). Ketiganya kini sudah mendekam di sel Rumah Tahanan Kahju, Aceh Besar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Besar, Rajendra D Wiratanaya SH, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Deddi Maryadi SH, kepada Serambi, Jumat (8/10/2021), mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng di Dinas Pengairan Aceh tahun 2019 lalu.

Dalam proyek yang menghabiskan anggaran Rp 13.353.329.000 itu, negara disebutkan Kajari mengalami kerugian sebesar Rp 2.317.222.789,40. “Kerugian negara itu sebagaimana Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh,” ujarnya.

Kajari melanjutkan, dalam melakukan perbuatannya, para tersangka melakukan kecurangan (frund) yang dimulai dalam proses perencanaan pengadaan. Dimana tersangka MZ dan TH melakukan manipulasi terhadap data-data yang dibuat seolah-olah dan seakan-akan bahwa data-data tersebut ada dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

“Namun berdasarkan fakta yang ada, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, sehingga dokumen yang dipakai untuk perencanaan kegiatan adalah dokumen yang dibuat tidak sebenarnya,” imbuhnya.

Selanjutnya ketika dalam proses pelaksanaan kegiatan dengan dokumen dan data yang dibuat tidak benar, tersangka YS dan TH dikatakan Rajendra, telah membuat kekurangan volume pekerjaan batu lebih >1000 kg/unit, sehingga terjadi kekurangan sebesar 3.518,55 m3. Untuk batu <250 kg/unit, terjadi kekurangan sebesar 2.916,44 m3, sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran yaitu sebesar Rp 2.317.222.789,40.

“Karena selisih nilai kontrak dengan nilai rill tersebut didapat oleh para tersangka dengan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum, maka selisih tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuntungan bagi pihak penyedia jasa, melainkan adalah suatu kerugian keuangan negara,” terangnya.

Menurut Kajari Aceh Besar, perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sebelumnya Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah memeriksa 56 orang saksi dan 3 orang ahli yang terdiri dari unsur Dinas Pengairan Aceh maupun pihak swasta yang terkait dalam kegiatan pembangunaan Jetty Kuala Krueng Pudeng. Penyidikan ini dilakukan oleh empat orang jaksa yang diketuai Dikha Savana SH.

Saat ini, para tersangka telah berada di Rutan Kelas II B Kajhu untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan oleh tim penyidik karena dikhawatirkan para tersangka dapat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya.

Penahanan itu dituangkan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1018/N.1.27./Fd.1/10/2021, Nomor: Print-1019/N.1.27./Fd.1/10/2021 dan Nomor: Print- 1020/N.1.27./Fd.1/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021.

Terpisah, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhamamd MTA yang dihubungi Serambi mengatakan, Pemerintah Aceh tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Kita hargai setiap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), dan apabila nanti ada perkembangan terbaru dari pimpinan akan kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan media," katanya.

MTA menyampaikan bahwa pemerintah baru dapatkan informasi ini beberapa saat setelah proses penangkapan oleh pihak kejaksaan. "Untuk sementara belum dapat kami sampaikan tindak lanjut terkait hal ini. Namun kami pastikan proses pelayan dan kedinasan perkim tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar MTA.(as/mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved